Aktivis 98 meminta Presiden RI Jokowi mengambil cuti saat pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024.
Aktivis khawatir Jokowi tidak netral karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai presiden sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Aktivis 98 Komite Mahasiswa dan Demokrasi (Komrad), Agung Nugroho menuding saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi pemerintahan psikopat yang tidak memperdulikan standar dan etika atas nama kekuatan politik hak asasi manusia.
Agung juga menjelaskan apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah bagaimana melanjutkan kekuasaannya dengan melakukan politik dinasti.
“Dengan memanfaatkan kekuasaannya, Jokowi melakukan tindakan politik yang menabrak segala bentuk peraturan dan perundang-undangan untuk kepentingan keluarga dan koleganya miliki kekuasaan politik,” kata Agung.
Hal itu dikatakan Agung saat diskusi publik bertajuk ‘Aktivis 98 Tolak Politik Dinasti’ yang digelar Presidium Perhimpunan Aktivis 98 di Kafe Perjuangan, Jakarta Selatan pada Kamis (9/11/2023).
Menurut Agung, apa yang dilakukan Jokowi membuat demokrasi tidak sehat dan bertendensi berpihak dalam pelaksanaan pemilu 2024 khususnya saat Pilpres.
Soalnya putra pertamanya ikut dalam perhelatan Pilpres mendatang.
“Pemilu terancam curang jika Jokowi yang notebene masih menjabat sebagai presiden di tengah anaknya ikut menjadi peserta sebagai Cawapres,” ujar Agung.
Dia juga menyerukan, agar Jokowi secara sadar untuk mengambil cuti selama tahap Ppemilu berlangsung.
Harapannya ajang Pemilu dapat berjalan bersih, jujur, adil, dan pelaksana Pemilu yang netral.
Selain itu, para Aktivis 98 ini juga tak menyangka, dugaan nepotisme kian vulgar sejak beberapa belakangan ini.
Mereka menganggap, spirit orde baru (Orba) kini telah bermunculan, padahal sistem pemerintahan saat ini adalah demokrasi.
Aktivisi Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) 98, Fauzan Luthsa menuding, Presiden RI Jokowi telah banyak menabrak peraturan dan perundang-undangan hanya demi kekuasaan politiknya.
Fauzan menyindir, mungkin tokoh yang pernah berkuasa di era Orba pun tidak akan pernah menyangka jika spirit mereka bangkit seperti saat ini.
“Penyelenggaraan negara yang nepotismenya dilakukan benderang,” ujar Fauzan.
Menurutnya penyelenggara negara sudah secara nyata tidak menjalankan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Bahkan, mantan Ketua MK Anwar Usman yang juga adik ipar Jokowi, juga harus diberhentikan dari jabatan hakim.
Anwar harus diberhentikan dari jabatan terhormat itu karena dia melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik uji materi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Atas putusan ini, sang keponakan yang juga putra dari Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftar menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto.
“Pelanggaran berat yang dilakukannya telah membuat angin ribut dalam kehidupan bernegara,” imbuhnya.
Lantaran pemerintahan saat ini sudah mengalami ketidakpercayaan atau distrust, dia menyarankan sebaiknya Jokowi cuti sebagai Presiden RI.
Dia menganggap, posisi Jokowi tidak netral dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Posisinya sudah tidak netral lagi dan jika tidak ambil cuti maka produk Pemilu nanti akan berpotensi melahirkan ketidakpercayaan. Negara dan rakyat tidak boleh kalah oleh keluarga penguasa,” jelasnya.
Disarikan Oleh ARS
