Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menanggapi adanya usulan agar tes polymerase chain reaction (PCR) untuk masyarakat umum bisa digratiskan. Meski selama ini ada tes PCR gratis untuk diagnosis dan contact tracing, Menkes Budi mengatakan tes PCR atas kemauan sendiri sulit untuk direalisasikan.
Menurutnya, untuk saat ini tidak ada anggaran yang cukup jika tes PCR ini akan digratiskan untuk masyarakat umum, terutama terkait syarat perjalanan.
“Memang anggarannya tidak ada di kita sekarang, jadi untuk tahun ini agak sulit. Karena kita tidak memiliki anggaran untuk itu,” jawab Menkes Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Menkes Budi mengungkapkan kebijakan tes PCR gratis sudah dilakukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Tes ini digratiskan untuk mereka yang berstatus kontak erat dan suspek COVID-19 yang dilakukan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
“Itu sudah digratiskan untuk suspek dan kontak erat. Jadi, testing PCR yang sifatnya epidemiologis yang dilakukan di puskesmas itu memang ditanggung oleh negara,” kata dia.
“Memang kebijakan PCR, kalau boleh saya sampaikan kebetulan kami juga terlibat sejak awal, memang perubahannya terus terang drastis. Kita menyadari bahwa mungkin dalam hal penyampaiannya ke publik perlu kita sempurnakan,” katanya.
Menkes Budi menjelaskan alasan mengapa tarif tes PCR terus berubah. Klik ke halaman selanjutnya.
Alasan tarif tes PCR terus berubah
Menkes Budi menceritakan saat pemerintah melakukan pemesanan perdana mesin PCR yang diproduksi perusahaan asal Swiss, Roche, di akhir Maret 2021. Saat itu ia masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.
“Pada saat itu sulit sekali mendapat PCR Roche dan salah satunya yang sudah ada di dalam negeri dan paling besar kapasitasnya adalah mesin PCR Roche 6800 yang ada di PMI waktu itu,” ujar Menkes Budi.
“Tapi, karena harganya puluhan miliar jadi mahal sekali, kami akhirnya bekerja sama dengan IHC (Holding Rumah Sakit BUMN) per transaksi. Dan seingat saya, pada saat itu belum termasuk biaya-biaya operasi dari RS, per transaksinya kita sudah bayar hampir mendekati 700 ribu rupiah,” jelasnya.
Kemudian, pemerintah akhirnya membeli mesin tes PCR yang lebih murah dan dibagikan ke seluruh BUMN dan perguruan tinggi di Indonesia, sehingga harganya makin turun. Itu didapatkan dari perusahaan-perusahaan China, sehingga alat dan reagennya lebih murah.
Ia menjelaskan selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan, tarif tes PCR ini sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Pertama kali menjadi 475 ribu rupiah dan yang terbaru yaitu 275 ribu rupiah.
“Itu semuanya berbasiskan advice atau masukan dari BPKP dan itu yang kita gunakan. Dan memang BPKP sendiri kondisinya berubah karena pasarnya itu berubah. Jadi, makin ke sini makin banyak yang produksi, sehingga biaya cost-nya juga makin lama makin turun,” pungkasnya. Disarikan Oleh MSLP
Sumber
