Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyerahkan surat peringatan pertama (SP1) yang berisikan 9 permasalahan krusial di Ibu Kota yang mesti diselesaikan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
“Pada hari ini perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya serta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam KOPAJA menyerahkan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,” kata Perwakilan LBH Jakarta Jenny Silvia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022).
NasDem Aceh Akan Usung Anies Baswedan Jadi Capres
Koalisi warga menjelaskan beberapa di antara permasalahan krusial tersebut merupakan janji politik Anies saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam. Salah satunya, reklamasi yang masih terus berlanjut.
“1 dari 23 janji Anies adalah menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta. Sayangnya, janji tersebut tidak dijalankan konsisten dengan memberikan 3 pulau C,D dan G tidak dicabut izinnya dan 13 lainnya dicabut serta memberikan izin reklamasi Ancol,” ujarnya,
Hal ini, kata dia, berdampak pada nelayan yang merugi serta kerusakan lingkungan di sekitar pulau tersebut. Karena itu, koalisi warga meminta agar Anies mengevaluasi dan mencabut berbagai regulasi di bawah kewenangan Pemprov DKI yang melanggengkan proyek reklamasi, termasuk Raperda RZWP3k, mencabut seluruh izin reklamasi serta melakukan audit lingkungan.
“Anies perlu menyusun dan melakukan skema pemulihan Teluk Jakarta secara menyeluruh, mulai dari mengevaluasi semua beban izin, memberikan sanksi tegas kepada korporasi pencemar Teluk Jakarta serta menjadikan Teluk Jakarta sebagai wilayah tangkapan ikan yang produktif,” tegasnya.
Wagub DKI soal Izin Ziarah Kubur Lebaran: Mudah-mudahan Bisa
Tuntutan lainnya mengenai persoalan banjir yang tak kunjung usai. Koalisi warga mengatakan DKI tak memiliki sistem penanggulangan bencana banjir yang berorientasi pada pemulihan hak korban.
Tak hanya itu, koalisi warga menyoroti banyak penanggulangan banjir yang justru menimbulkan masalah baru. Serta, kebijakan penanggulangan banjir tak pernah melibatkan warga karena menitikberatkan pada pendekatan yang minim kepentingan lingkungan dan keselamatan warga.
“Selain itu, betonisasi sungai yang kerap kali dijadikan solusi justru menimbulkan masalah baru di bidang ekologi bahkan memperparah kondisi banjir,” ucapnya.
“Tidak pernah ada pelibatan warga secara bermakna dalam proses perumusan solusi bersama, solusi akar rumput dihilangkan sehingga seringkali solusi yang dihadirkan tidak relevan dan justru bersifat kontraproduktif dengan kondisi eksisting,” sambungnya.
Berikut 9 permasalahan krusial yang ditagih koalisi warga kepada Anies:
1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)
2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air
3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir
4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum
5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta
6. Reklamasi yang masih terus berlanjut
7. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial
8. Penggusuran paksa masih menghantui Warga Jakarta
9. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya
“9 permasalahan publik tersebut sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penikmatan standar kehidupan layak yang berhak didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya. Koalisi warga menolak politisasi terhadap isu publik dan menuntut Anies selaku pejabat publik secara serius menuntaskan persoalan tersebut secara struktural dan berkelanjutan,” katanya.
Disarikan oleh P.