Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan situasi utang masyarakat yang sudah terlalu berat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil menilai beban utang negara saat ini semakin berat. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah dapat mengelola situasi ini dengan baik agar utang negara tidak terlalu membebani APBN.
“Fraksi PKS menilai bahwa beban utang pemerintah semakin berat. Hal ini terlihat dari alokasi pembayaran bunga utang yang semakin membebani anggaran negara. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah bisa menyiasati dengan baik dan benar,” ucap Fraksi PKS yang diwakilkan oleh Nasir.
Sementara itu, Fraksi Demokrat juga mengingat pemerintahan agar tetap mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada level yang aman.
“Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap mengendalikan risiko utang terhadap PDB pada level yang aman,” kata Fraksi Demokrat yang dibacakan Rizki Aulia Natakusumah.
Kendati begitu, per Maret 2024, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat di level 38,79% atau masih di bawah batas aman yang ditetapkan sebesar 60% dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Tidak hanya itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyoroti soal utang pemerintah. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bertu Merlas mengingatkan pemerintah mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan utang, antara lain risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali (refinancing) dan risiko kekurangan pembiayaan.
Disarikan Oleh ARS
