Faktual.id
EKONOMI KOMUNIKASI POLITIK RAGAM INFO

Sepekan PPKM Darurat, Lockdown Masih Perlu?

PPKM Darurat sudah berlangsung selama sepekan di daerah Jawa-Bali. Meski begitu, kasus COVID-19 tetap mengalami peningkatan. Tercatat per Jumat (9/7) kemarin kasus baru RI menembus hingga 38.124 kasus

Pengusaha dan ekonom ternyata mempunyai pandangan yang berbeda mengenai ulasan sepekan PPKM Darurat Jawa-Bali. Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, PPKM Darurat di pekan pertama tak memberikan dampak yang signifikan.

“Minggu pertama ini dapat dikatakan tujuan PPKM untuk memutus mata rantai penularan tidak tercapai bahkan mungkin kerumunan dan kemacetan penutupan jalan menimbulkan klaster baru,” kata Anthony saat dihubungi detikcom, Sabtu (10/7/2021).

Dia berpendapat, tujuan PPKM sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 akan sulit tercapai. “Sebaiknya menerapkan karantina wilayah (lockdown) secepatnya,” tuturnya.

Di sisi lain, pelanggaran dari masyarakat pun beberapa kali terjadi. Dia mengatakan, umumnya semua sektor perekonomian terkena dampak negatif kecuali untuk sektor terkait farmasi, alat kesehatan dan penunjang sektor kesehatan lainnya.Anthony juga mengatakan, di awal penerapan PPKM Darurat sempat terjadi keributan dan kerumunan. Menurutnya, hal itu terjadi disebabkan salah satunya karena ketidakjelasan peraturan maupun minim sosialisasi.

“Selama pandemi masih meningkat, ekonomi akan turun lagi, bisa masuk resesi lagi karena masyarakat kelompok menengah atas menahan belanja,” ujarnya.

Lain hal pandangan dari pengusaha. Ketua HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakrta Sarman Simanjorang mengatakan, hasil PPKM Darurat akan terlihat setelah melewati tanggal 20 Juli 2021. Itupun, kata dia, jika pemerintah tidak memperpanjang masa PPKM Darurat.

Adapun di pekan pertama ini menurutnya, sudah berjalan efektif. Dia mengatakan, dari sisi kedisiplinan antara masyarakat termasuk pengusaha cukup baik namun perlu ditingkatkan.

“Kami sudah melihat bahwasanya sudah sangat efektif dalam arti kata bahwa dari sisi disiplin masyarakat sudah lumayan cukup bagus walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan termasuk dari kami kalangan pengusaha,” kata Sarman.

“Makanya dalam hal ini kami dari kalangan pengusaha berharap kepada pemerintah bahwa berbagai kebijakan-kebijakan seperti PPKM Darurat ini tidak boleh berhenti dari sisi sosialisasi dan pengawasan,” sambungnya.

Dia juga meminta kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi secara komprehensif ke seluruh elemen masyarakat termasuk petugas yang ada di lapangan. Sehingga, kata dia, tidak terjadi peristiwa kesalahpahaman seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu.

“Contoh misalnya kemarin katakanlah ada perusahaan asuransi, nah mereka ini apakah masuk dalam esensial atau kritikal atau non esensial. Nah ini kan harus diperjelas,” tuturnya.

Dari pihak pengusaha, kata Sarman, menginginkan agar PPKM Darurat dipatuhi seluruh kalangan dan harus berjalan sukses. Sehingga nantinya hasil yang mereka terima setimpal dengan konsekuensi yang mereka lakukan.

“Karena kita dari pengusaha walaupun PPKM Darurat ini teramat berat dari hati kecil kita, akan mengurangi profit kita, mengurangi omzet kita, dan akan mempengaruhi biaya operasional kita. Tapi bagi kami bahwa PPKM ini harus sukses dengan berbagai konsekuensinya,” pungkasnya.

sumber

Related posts

Pemudik Harus Tau, 3 Syarat Dan Ketentuan Mudik Lebaran 2021

Tim Kontributor

Usaha yang menghidupkan warga sekitar kampus

penulis

Respons Ahok Disebut di Surat Wasiat Zakiah Aini Penyerang Mabes Polri

Tim Kontributor

Leave a Comment