Faktual.id. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan bahwa masalah hukum dianggap sebagai strategi untuk mendorong Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Pernyataan ini disampaikan Adi dalam program Satu Meja The Forum yang disiarkan di Kompas TV, Rabu (14/8/2024), dengan tema ‘Airlangga Hartarto Mundur, Siapa Penguasa Golkar?’.
“Pada dasarnya, Airlangga sebelumnya memiliki posisi kuat dengan dukungan mayoritas dari DPD tingkat 1 dan 2. Namun, secara tiba-tiba, ia memutuskan untuk mundur. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada faktor lain, salah satunya terkait masalah hukum yang dihadapi Airlangga,” ujar Adi.
Menurut Adi, jika tidak ada persoalan hukum, prestasi Airlangga selama menjabat Menko hingga kontribusinya dalam Pileg dan Pilpres dianggap luar biasa. “Satu-satunya kelemahan Airlangga yang selalu dihubungkan adalah persoalan hukum,” tambahnya.
Adi juga menyebut mundurnya Airlangga Hartarto sebagai bagian dari permainan politik tingkat tinggi. “Ada dugaan bahwa ini adalah upaya untuk menjatuhkan Airlangga secara inkonstitusional. Jika benar Airlangga mundur, ini akan membuka jalan bagi Golkar untuk menggelar Munas dan memilih ketua umum baru, yang disebut sebagai manuver politik tingkat tinggi dan dirancang secara matang,” pungkas Adi.
