Faktual.id
Bisnis KOMUNIKASI POLITIK

Hasil Putusan MA Diduga Kuat Merupakan Bagian Manuver Politik Untuk Kaesang “Dilegalkan” Maju Pada Pilkada 2024

CNN Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah diduga bagian dari strategi politik yang telah direncanakan sebelumnya, bertujuan memberikan kesempatan Ketua Partai Harmoni Indonesia dan putra termuda Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Menurut pendapat saya, strategi ini telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk melewati hambatan konstitusi agar Kaesang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati dalam pernyataannya, seperti dilansir Kompas.com pada Senin (3/6/2024).

Neni juga mengungkapkan bahwa dia tidak terkejut dengan langkah MA dalam menangani gugatan terhadap aturan tersebut dengan cepat dan proses yang dianggap tidak transparan dan akuntabel.

“Hanya butuh waktu 3 hari untuk mengeluarkan putusan tersebut. Situasi ini semakin diperburuk dengan pertimbangan hukum yang tidak konsisten dari hakim MA,” ujar Neni.

Selain itu, menurut Neni, pihak yang mengajukan gugatan juga terkesan terburu-buru dalam melakukan judicial review, dengan tujuan agar MA segera mengeluarkan putusan mengingat jadwal Pilkada Serentak 2024 yang semakin dekat.

“Kita perlu ingat bahwa hingga saat ini, PKPU (Peraturan KPU) mengenai pencalonan belum dirilis,” tambah Neni.

Sebelumnya, putusan Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah tersebut diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius dan Hakim Agung Cerah Bangun serta Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota Majelis.

Gugatan tersebut diajukan oleh Ketua Umum Partai Pembaruan Indonesia (PPI) Ahmad Ridha Sabana dan diproses pada tanggal 27 Mei lalu, dengan putusan dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2024.

Ridha adalah adik kandung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza). Dia adalah seorang pengusaha yang aktif dalam organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Ariza pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020-2022. Mahkamah Agung (MA) hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah ini.

Dengan putusan tersebut, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun, sedangkan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota minimal berusia 25 tahun pada saat dilantik, bukan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon seperti yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020.

Namun demikian, jika Kaesang mendaftar sebagai peserta Pilkada Serentak 2024 pada bulan November mendatang, kemungkinan tidak akan memenuhi persyaratan karena usianya belum mencapai 30 tahun.

Tetapi, jika Kaesang berhasil memenangkan Pilkada 2024 dan dilantik pada tahun 2025, maka usianya sudah memenuhi syarat minimal 30 tahun sesuai dengan keputusan terbaru MA mengenai usia calon kepala daerah.

Juru bicara MA Suharto mengklaim bahwa proses persidangan yang cepat ini sesuai dengan prinsip yang diharapkan dari sebuah lembaga peradilan.

“Proses yang cepat adalah prinsip yang diharapkan karena prinsipnya adalah Pengadilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi cepat adalah prinsip yang diharapkan,” kata Suharto, Kamis (30/5/2024). Sumber 

Disarikan Oleh: IN

STISIP WIDURI

Related posts

Ancaman Peringatan BMKG Tentang Sesar Sumatera Nyata Adanya

Tim Kontributor

Setelah UGM, Kini UII Kritik Jokowi Atas Indonesia Yang Darurat Kenegarawanan

Tim Kontributor

Tepis ‘King of Silent’, Jubir Beberkan Kerja Nyata Wapres Selama Ini

Tim Kontributor

Leave a Comment