Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan tantangan utama dalam pembangunan IKN Nusantara adalah masalah pertanahan dan investasi. Hal ini terungkap setelah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Donny Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan mereka atas penunjukan Presiden Jokowi.
Basuki menyatakan bahwa tantangan utama dalam pengembangan IKN adalah investasi, yang masih terhambat oleh masalah lahan. Masalah investasi yang sulit masuk ke IKN disebabkan oleh ketidakjelasan status lahan bagi investor hingga saat ini. Pembekuan transaksi pertanahan di IKN selama ini menyebabkan ketidakjelasan status tanah bagi para investor. Akibatnya, investor yang ingin menanamkan modalnya di IKN hanya bisa mendapatkan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu tertentu, tanpa kepemilikan tanah.
“Perlu dipercepat adalah masalah investasi, semuanya karena ketidakjelasan status tanah dan kerjasama yang belum ditentukan,” ungkap Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).
Basuki menjelaskan bahwa fokus utama pekerjaan sebagai Plt. OIKN ke depan adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, khususnya bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di IKN. “Kami akan segera memutuskan apakah status tanah ini akan dijual, disewakan, atau menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), kami ingin mempercepat proses tersebut,” lanjutnya.
Karena pembekuan transaksi pertanahan atau pemberian izin HGB di atas HPL milik Pemerintah kepada investor telah menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha saat menanamkan modalnya.
Dalam hal pembiayaan pembangunan IKN, targetnya adalah menggunakan APBN sebesar 20%. Sementara 80% sisanya akan diperoleh dari pembiayaan di luar APBN, baik melalui skema investasi langsung dari badan usaha maupun melalui skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Sumber
