Komisi VII DPR RI akan melakukan klarifikasi melalui Panja Ilegal Mining terhadap Tan Paulin atau yang santer disebut sebagai Ratu Batu Bara oleh anggota DPR Muhammad Nasir. Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menyebut pihaknya akan mengklarifikasi kepada semua pihak terkait santer beredarnya dugaan ilegal mining atau penambangan ilegal.
“Kami melalui Panja Ilegal Mining akan mengklarifikasi kepada semua pihak terkait untuk menelusuri kebenaran atas isu ratu batu bara ini. Dan yang pasti kami akan meminta penjelasan dari Dirjen Minerba, Pemda Kaltim, masyarakat Kaltim dan sang ratu yang disebut dalam rapat kerja, yaitu Saudara Tan Paulin,” kata Bambang Haryadi dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).
Bambang mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi agar jangan sampai harga batu bara yang mahal di luar negeri dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Termasuk, kata dia, menjadi penadah praktik ilegal mining.
“Mahalnya harga batu bara di Luar negeri jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dengan menggunakan segala cara, termasuk menjadi penadah dari praktik ilegal mining” katanya.
Politisi Gerindra itu lantas menjelaskan alasan perlu mengklarifikasi isu ilegal mining tersebut kepada Tan Paulin yang dituding sebagai ‘Ratu Batu Bara’. Menurutnya ini sekaligus meluruskan isu yang beredar di masyarakat terkait ilegal mining.
“Dan klarifikasi Panja Ilegal mining terhadap pihak-pihak terkait tersebut untuk memastikan apakah tudingan itu benar atau tidak. Dan saya berharap semua pihak dapat memberikan data dan fakta untuk memperjelas duduk permasalahannya, biar terang-benderang” ujarnya.
“Di Panja Ilegal Mining tersebut kami berikan kesempatan kepada Saudara Tan Paulin untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan, bukan hanya memberikan bantahan sepihak melalui media. Karena di Panja semua pihak akan dikonfrontir, dan ini merupakan ruang untuk saudara Tan Paulin untuk membuktikan bahwa predikat sebagai Ratu Batubara itu benar atau tidak” lanjutnya.
Penjelasan Tan Paulin
Tudingan itu sebelumnya dilontarkan oleh anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Muhammad Nasir yang menyebutnya juga sebagai ‘ratu batu bara’. Nasir menilai Tan Paulin berlaku curang dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan bisnisnya.
Kuasa Hukum Tan Paulin, Yudistira mengaku telah berkonsultasi dengan beberapa pakar hukum ihwal pernyataan-pernyataan Nasir tersebut, yang kemudian menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan.
“Justru, pernyataan-pernyataan saudara Muhammad Nasir dapat dikategorikan sebagai adanya dugaan tindak pidana, yakni pencemaran nama baik dan karena itu diduga telah melanggar Pasal 310 KUHP, atau dapat juga dikategorikan sebagai adanya dugaan fitnah karena diduga telah melanggar Pasal 311 KUHP,” tegasnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/1). Pernyataan lengkap Tan Paulin ada di sini.
Disarikan oleh P.
