Vaksinasi memegang peranan penting dalam upaya menyukseskan percepatan penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Percepatan vaksinasi di DKI Jakarta diperlukan untuk memenuhi target pemberian vaksin dosis 1 kepada 70 persen warganya pada Agustus 2021.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, hari ini angka kasus positif kumulatif mencapai 770.4787 kasus, sembuh 673.424, dan meninggal 10.865.
Sedangkan untuk program vaksinasi hingga saat ini akumulasi cakupan dosis 1 wilayah Jakarta Barat telah mencapai angka 1.016.673 (55,64 %) dari jumlah total target sebesar 1.827.275 warga Jakarta Barat.
Terdapat 32 titik lokasi vaksinasi yang tersebar di wilayah Jakarta Barat dengan kouta vaksin melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) sebesar 55.730 vaksin. Adapun vaksin yang digunakan sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu vaksin Sinovac, PT Bio Farma, Novavax, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, dan Sinopharm.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta Barat, Habibie Hendra Carlo menilai vaksinasi belum gencar dilakukan, karena itu dibutuhkan keikutsertaan kelompok masyarakat seperti organisasi mahasiswa.
Masyarakat dapat berperan aktif melalui keikutsertaannya dalam menerima vaksin. Sedangkan elemen mahasiswa seperti Cipayung Jakarta Barat (GMKI, GMNI, HMI, PMII, dan Hikmabuddhi) diharapkan dapat mensosialisasikan dan mengkomunikasikan secara massal pentingnya vaksinasi ke berbagai media dalam upaya menyukseskan program vaksinasi.
“GMKI cabang Jakarta Barat bersama-sama dengan Cipayung Jakarta Barat bersedia untuk terlibat dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam program percepatan pengananan penyebaran Pandemi COVID-19, salah satunya program vaksinasi, dalam upaya mendorong perlindungan sosial,” ujar Habibie.
Kurang efektifnya vaksinasi di DKI Jakarta juga diungkapkan Kordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Melihat kondisi di lapangan, Timboel menyebut proses distribusi vaksin masih lambat. Beliau juga menyayangkan sulitnya akses mendapatkan vaksin bagi masyarakat yang tidak memiliki tanda pengenal (KTP/KK) seperti pemulung dan gelandangan. Padahal mereka tinggal berpindah-pindah di Jakarta. Hal ini, menurutnya, membuat target vaksinasi tidak tercapai.
“Akses mereka sulit. Saat datang ke tempat vaksinasi dimintakan identitas. Karna tidak ada identitas akhirnya disuruh membuat identitas dulu. Eh pas mau buat identitas gak bisa karena belum vaksin. Ini kan ruwet. Harus ada akses dan pendataan khusus untuk mereka ini, mereka tinggal di Jakarta juga loh,” ungkap Timboel saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Kebijakan Perlindungan Sosial dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di Jakarta Barat”, via Zoomeeting, yang diselenggarakan oleh GMKI Jakarta Barat, Selasa (20/7).
Timboel menyakini program vaksinasi yang efektif dan efisien dapat mendorong perlindungan sosial terhadap masyarakat dalam menghadapi masa pandemi.
“Efisiensi dan efektivitas distribusi vaksin dibutuhkan untuk mendorong perlindungan sosial terhadap masyarakat,” ujar Timboel dalam paparannya.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Jakarta Barat, Muhamad Riady menyebut percepatan pelaksanaan program vaksinasi ini terkendala oleh kurangnya SDM. Riady mengatakan kekurangan ini terjadi akibat banyak Nakes yang terkonsentrasi di pelayanan RS dan puskesmas untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Selain itu meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang merupakan Nakes juga berdampak pada jumlah Nakes saat ini.
“Optimalisasi SDM Nakes perlu dilakukan karena SDM Nakes banyak terkonsentrasi di pelayanan RS dan Puskesmas untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19,” ujar Riady sambil memaparkan data capaian harian percepatan vaksinasi COVID DKI Jakarta. Menurut Riady kolaborasi antar berbagai elemen sangat dibutuhkan.
Berkaitan dengan distribusi vaksin di DKI Jakarta, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, William Aditya Sarana, membenarkan pernyataan Riady. Belau menyebut lambatnya distribusi vaksin di DKI Jakarta berkaitan dengan kurangnya tenaga Nakes dan relawan. William mengatakan kebutuhan SDM mungkin dapat dipenuhi, salah satunya dengan keikutsertaan mahasiswa dalam menyukseskan pelaksanaan program vaksinasi di wilayah DKI Jakarta.
“Mahasiswa harus ikut andil dalam menyukseskan program vaksinasi di DKI Jakarta,” ujar William
