Presiden Jokowi mengucurkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 9,5 triliun kepada dua badan usaha milik negara (BUMN), Wijaya Karya dan IFG Life. Persetujuan Presiden tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 dan 16 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Senin, 1 April 2024.
Pencairan kepada Wijaya Karya atau Wika untuk melaksanakan berbagai proyek dan restrukturisasi bisnis. Wika merupakan salah satu BUMN yang kehabisan tenaga karena liabilitasnya hampir sama dengan asetnya. Liabilitas perusahaan plat merah itu sebesar Rp55,6 triliun, sedangkan asetnya sebesar Rp66,6 triliun.
Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa, 19 Maret 2024, mengatakan saat ini perseroan sedang dalam proses menuju rights issue dalam tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam penerbitan saham baru atau rights issue tersebut pemerintah akan mengambil porsi dominan dari PMN Rp 6 triliun, yakni 65 persen saham, sementara 35 persen sisanya akan diserahkan ke publik.
Adapun Saham Wika di Bursa Efek Indonesia tengah di-suspend atau dihentikan untuk sementara. Penghentian ini telah dilakukan oleh BEI sejak Desember 2023. Penerbitan saham baru akan sesuai dengan keputusan OJK.
Sementara itu, penambahan PMN ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG Life sebesar Rp 3,5 triliun adalah untuk menyelesaikan pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke IFG Life.
Dalam PP 16 Tahun 2024 dijelaskan penambahan penyertaan modal negara nantinya akan diteruskan seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Asuransi Jiwa IFG.
Penambahan penyertaan modal negara ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah dan DPR semula sepakat pemberian PMN 2024 sebesar Rp28,16 triliun. Pada Maret 2024, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan PMN sebesar Rp13,6 triliun, sehingga seluruhnya akan berjumlah Rp41,8 triliun.
Menurut Erick, suntikan tambahan in dibutuhkan untuk menuntaskan proyek-proyek penugasan dan meningkatkan Kesehatan keuangan BUMN.
Untuk 2025, pemerinah mengusulkan PMN Rp44,24 triliun untuk keberlanjutan program 16 BUMN
Dividen Melebihi PMN
Dikutip dari Koran Tempo, 22 Maret 2024. Erick Thohir mengatakan, saat ini besaran dividen dari perusahaan pelat merah sudah lebih tinggi dari PMN yang diberikan pemerintah. ”Perbandingan antara dividen dan PMN sekitar 55 persen banding 45 persen,” katanya.
Berdasarkan data APBN Kinerja dan Fakta, dividen BUMN pada 2023 sebesar Rp82,06 triliun atau tumbuh 102,13 persen dibanding 2022. Setoran dividen didominasi perbankan sebesar Rp40,82 triliun, sedangkan BUMN non-perbankan Rp41,22 triliun. Sementara jumlah PMN pada tahun itu Rp42 triliun.
Disarikan Oleh ARS
