Untuk memahami permasalahan di Laut China Selatan kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang, tidak hanya sudut pandang Indonesia. Dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki, ditambah lagi dengan letak strategis sebagai jalur komunikasi dan transportasi dunia, tentu saja Laut China Selatan menempati posisi yang sangat penting. Nilai strategis tersebut tidak hanya bagi negara yang berada di sekitarnya, tetapi juga negara-negara lain di dunia.
Dengan adanya kemajuan teknologi dan kebutuhan akan sumber daya alam, maka perseteruan dan perebutan pengaruh di wilayah tersebut akan semakin meningkat di masa mendatang. Ditambah lagi tentunya dengan kondisi dalam negeri tiap-tiap negara tersebut yang turut memberi pengaruh atas kebijakan luar negeri yang diambil terhadap wilayah Laut China Selatan.
Indonesia memang bukan merupakan bagian dari negara claimants atas Laut China Selatan, namun nine dashed line yang diterapkan oleh China beririsan dengan wilayah kita di Laut Natuna Utara. Klaim sepihak China tersebut sudah dimentahkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 karena tidak berdasar dan bertentangan dengan UNCLOS. Namun China tidak bergeming dan melanjutkan pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau buatan dekat dengan Filipina.
Nelayan China juga sering mencuri ikan di Laut Natuna Utara dengan dilindungi oleh Kapal Pengawal Pantai ataupun Kapal Perikanan China. Baru-baru ini untuk mengimbangi China, Amerika Serikat semakin gencar melaksanakan operasi kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan, ditambah dengan latihan bersama dengan Australia, Jepang, dan Inggris. Dengan meningkatnya suhu di wilayah tersebut, mau tidak mau Indonesia harus mengantisipasi adanya limpahan ketegangan.
Posisi Indonesia cukup kuat berdasarkan UNCLOS 82. Klaim China berdasarkan peta nine dashed line dibuat tanpa melalui konvensi hukum laut PBB. Demikian pula klaim China bahwa wilayah tersebut merupakan traditional fishing ground tidak dikenal dalam UNCLOS.
Namun demikian kita masih tetap harus menyelesaikan perbatasan laut kita dengan negara-negara tetangga, termasuk di sekitar Laut Natuna Utara, yaitu perbatasan dengan Vietnam. Selain itu kita harus pula menunjukkan kehadiran dan pemanfaatan secara terus menerus terhadap wilayah Laut Natuna Utara.
Oleh karena itu Kementerian dan Lembaga terkait perlu bersinergi menyusun program yang komprehensif yang meliputi jangka pendek, menengah dan panjang agar kedaulatan NKRI di Laut Natuna Utara diakui secara utuh oleh seluruh negara yang ada.
Sebagai kekuatan utama pertahanan negara, TNI tentu akan selalu hadir dalam menjaga kedaulatan dan melindungi wilayah NKRI. Untuk itulah Satuan TNI Terpadu didirikan di Natuna. STT ini menjadi pangkalan aju bagi operasi-operasi yang dilakukan oleh ketiga angkatan di Laut Natuna Utara. Guna melaksanakan operasi tersebut, TNI mengerahkan berbagai alutsista, termasuk kapal perang dan pesawat tempur. Alutsista ini tentunya perlu terus dimodernisasi dan ditingkatkan kemampuannya agar mampu mengawal wilayah dan kedaulatan NKRI dengan optimal.
Kekhawatiran kian tinggi seiring pembentukan Aliansi Indo Pasfiik Baru antara AS, Inggris, dan Australia. Posisi TNI akan bagaimana?
Wilayah Indo Pasifik merupakan wilayah yang sangat strategis karena kekayaan alam serta posisi
n
ya sebagai pusat lalu lintas perekonomian dunia. Dengan demikian tidak heran apabila negara-negara besar dan negara-negara maju merasa memiliki kepentingan yang sangat kuat di wilayah tersebut. Kemajuan yang telah dicapai oleh China yang kemudian diikuti dengan meningkatnya kehadiran kekuatan militer China untuk mendukung klaimnya di Laut China Selatan tentu mengganggu kepentingan negara-negara di kawasan serta negara-negara maju tersebut.
Mengingat penting dan strategisnya wilayah Indo Pasifik, kesepakatan antara AS, Inggris, dan Australia sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Ketiga negara tersebut tentu sudah menghitung dan mengukur perkembangan yang ada sehingga memutuskan membentuk kesepakatan bersama tersebut. Yang menjadi titik berat adalah keinginan Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan dan teknologi dari AS dan Inggris.
Saya sendiri mendapat penjelasan langsung dari Panglima Angkatan Bersenjata Australia terkait
kesepakatan AUKUS. Wakil Pangab Australia juga berkunjung dan menjelaskan secara detail kepada kita terkait hal tersebut sebagai utusan khusus Pemerintah Australia.Menghadapi hal tersebut, Indonesia selalu mendorong penyelesaian berbagai isu internasional secara damai, menggunakan pendekatan dialog dan diplomatik yang baik. Setiap krisis ataupun eskalasi situasi di wilayah Indo Pasifik, khususnya di wilayah Laut China Selatan, hanya akan merugikan negara negara di sekitarnya dan negara-negara yang terlibat. Dalam berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral, hal tersebut selalu diutarakan oleh Indonesia, termasuk oleh pejabat-pejabat TNI.
Tentunya Indonesia juga akan tetap mewaspadai dan mengikuti perkembangan situasi dengan cermat. TNI akan mengikuti dan melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Disarikan oleh P.
