Faktual.id
POLITIK

Virus di Balik Bilik, Pilkada 2020

Jakarta – Langkah pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 meski di tengah lonjakan kasus Covid-19 membuat pemerintah menjilati ludahnya sendiri. Pasalnya, 7 September lalu presiden Jokowi mengatakan bahwa fokus utama pemerintah tangani masalah kesehatan.

 

Menciderai Perjuangan Dokter

 

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi penyakit virus corona 2019 (Covid-19).

 

“Sudah lebih 115 dokter meninggal. Kemudian dari 115 itu sekitar 60 persenan dokter umum yang praktik mandiri atau klinik maupun di rumah sakit,” ujar Mahlil dalam diskusi daring bertema Menimbang Pilkada 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamis (24/9).

 

Menurut Mahlil, semestinya tingginya angka kematian dokter akibat Covid-19 itu menjadi refleksi bersama. “Ini suatu angka kematian tertinggi di dunia,” tuturnya.

 

Oleh karena itu Mahlil sangat khawatir jika pada pilkada nanti ada kerumunan dan mengakibatkan lebih banyak orang terjangkiti Covid-19. Sebab, bisa jadi kapasitas rumah sakit dan tenaga medis tak mencukupi untuk ledakan kasus Covid-19 akibat pilkada.

 

Pemerintah Tidak Punya Kebijakan Matang Dalam Menangani Covid-19

 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, pertimbangan pemerintah tetap melanjutkan Pilkada 2020 meski di tengah masa pandemi virus Covid-19. Alasan utama yaitu pemerintah melihat saat ini pandemi Corona tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Karena itu, menurutnya, pemerintah kemudian memutuskan tetap melaksanakan Pilkada 2020.

 

Selain itu, ia menyebut ada sejumlah negara yang melaksanakan pemilu di tengah pandemi Corona. Ia mengatakan pemerintah ingin mencontoh negara-negara itu. Pemerintah juga sudah menyiapkan penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan matang.

 

Tak hanya itu, menurutnya, akan ada 270 daerah yang nantinya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) jika Pilkada 2020 itu ditunda. Sehingga, hal itu akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan di daerah tersebut.

 

Calon Dan Penyelenggara Terkonfirmasi Covid-19

 

Ketua KPU di Makassar dan Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu terkonfirmasi Covid-19 dan juga beberapa calon kepala daerah yang juga terkonfirmasi Covid-19.

 

Wakil wali kota Cilegon sekaligus petahana, Ratu Ati terkonfirmasi Covid-19 berdasarkan hasil swab test untuk keperluan tes kesehatan pencalonan Walikota Cilegon di RSUD Cilegon.

 

Namun hal tersebut tidak membatalkannya untuk maju ke Pilkada 2020. Tetapi hal tersebut membuat Covid-19klaster Pilkada 2020 semakin menjadi momok yang dapat menghantui setiap masyarakat yang berpartisipasi.

 

Golput Kemungkinan Melonjak

 

Kampanye golput pada Pilkada 2020 pertama kali datang dari Azyumardi Azra, intelektual muslim dan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lewat Twitter. Ia mendeklarasikan diri akan golput sebagai bentuk solidaritas kepada para korban COVID-19 dan tenaga kesehatan yang bertugas.

 

Sebagian masyarakat meminta untuk menunda pegelaran Pilkada 2020 sampai pandemi ini berakhir. Banyak dari mereka yang takut tertular ataupun solidaritas sebagai sesama manusia demi menghargai mereka yang telah berpulang akibat virus Covid-19.

Sumber

“Tulisan ini adalah bagian dari tugas dab pembelajaran kelas Manajemen Media Digital. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan” – Biladi Muhammad Wiragana/MMD5

 

Related posts

Rusia Dilaporkan Akan Kerahkan Jet-jet Tempur ke Kutub Utara

penulis

Kenapa Mahasiswa Harus Paham Politik

penulis

Mahasiswa & Gerakan Kemahasiswaan

Tim Kontributor

Leave a Comment