Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2022 sebesar Rp 7.052,5 triliun dengan Debt to GDP ratio sebesar 40,39%. Angka itu naik dari posisi bulan sebelumnya sebesar Rp 7.014,58 triliun.
Dikutip dari buku APBN Kita April 2022 disebutkan secara nominal terjadi peningkatan total utang pemerintah. “Seiring dengan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman bulan Maret 2022, untuk menutup pembiayaan APBN,” tulis Kemenkeu, dikutip Senin (25/4/2022).
Komposisi utang ini adalah 88,24% berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri dari SBN Rp 6.222,94 triliun. Untuk kepemilikan domestik pada SBN sebesar Rp 4.962,34 triliun. Di mana SBN Rp 4.104,37 triliun dan surat berharga negara syariah (SBSN) Rp 857,96 triliun.
“Utang Pemerintah didominasi oleh mata uang Rupiah yaitu 70,55%. Kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57%,” tulisnya.
Balas Nyinyiran soal Utang, Sri Mulyani Pamer APBN Mulai Sehat
Kemudian dalam valuta asing Rp 1.260,61 triliun. Untuk Surat Utang Negara (SUN) Rp 991,41 triliun dan SBSN Rp 269,19 triliun.
Komposisi berikut adalah pinjaman sebesar Rp 829,56 triliun. Dengan pinjaman dalam negeri Rp 13,2 triliun. Pinjaman luar negeri totalnya mencapai Rp 816,36 triliun. Terdiri dari pinjaman bilateral Rp 281,31 triliun, multilateral Rp 491,57 triliun, commercial banks Rp 43,48 triliun.
Kemenkeu juga menyebut komposisi utang Pemerintah dikelola secara prudent, fleksibel dan oportunistik sehingga terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali.
Seain itu dari sisi jatuh tempo, total utang Pemerintah sebesar Rp 7.052,5 triliun tidak semata-mata harus dibayar secara keseluruhan pada waktu yang sama.
“Melainkan, komposisi utang Pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari ratarata jatuh tempo (average time to maturity) sebesar minimal 7,0 tahun hingga 2025, di mana sepanjang tahun 2022 ini masih terjaga di kisaran 8,66 tahun,” jelas dia.
Dalam hal ini pemerintah terus menempuh langkah strategis dan oportunistik, debt switch dan liability management untuk menjaga komposisi utang agar tetap optimal.
Transaksi debt switch atau penukaran 24 Maret 2022 dimenangkan Pemerintah senilai Rp 3,76 triliun. Hal ini demi mengantisipasi risiko global dan mengurangi risiko jatuh tempo.
Sementara transaksi liability management tanggal 29 Maret 2022 dengan skema Tender Offer, untuk membeli kembali sembilan seri Global Bond yang dimiliki investor, dengan tujuan lain yaitu penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga.
Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut. Pemerintah terus menjaga rasio utang, dengan mengedepankan pemanfaatan pembiayaan non utang, seperti optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal, serta implementasi SKB III dengan BI.
“Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah melalui pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembiayaan Infrastruktur dengan mengedepankan kerjasama (partnership) berdasarkan konsep pembagian risiko yang fair. Instrumen dari pembiayaan kreatif ini terdiri atas PPP atau KPBU, Blended Financing serta SDG Indonesia One,” jelasnya.
Disarikan oleh P.
