Faktual.id
Komunikasi Politik POLITIK Politik Dalam Negri

Mahasiswa Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta – Sebagai mahasiswa Ilmu komunikasi ( fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ) tentu erat kaitanya dengan masalah- masalah di dunia perpolitikan. Sebagai mahasiswa yang saat ini sedang berada di bangku perkuliahan saya juga sering kali mengamati dunia perpolitikan di Indonesia saat ini. Di tengah tengah kondisi saat ini, hiruk piuk dari politik Indonesia terus saja bergejola. Banyak para pejabat tinggi negara yang seakan hanya ingin terlihat kerja dengan melakukan banyak aksi-aksi kontroversi.

Saya ambil contoh dari perumusan UUD Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja bulan lalu, banyak sekali menuai penolakan bagi masyarakat, mahasiswa, buruh dll. Yah  beberapa hari sebelum di sahkanya UUD Ombinus Law ini oleh para DPR RI Pusat berbagai masalah pun bermunculan. Aksi demo yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa depan kantor DPR RI pun terjadi, bakar ban hingga berakhir anarkis dengan adanya pembakaran beberapa halte busway. Ini jelas merugikan masyarakat pengguna transportasi umum dan mengalami kesulitan.

Bahkan Perwakilan FRI, Nining Elitos,tanggapan menyatakan bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker lebih mencerminkan kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan rakyat. Menurutnya, kelahiran Omnibus Law RUU Ciptaker didorong menjadi sebuah regulasi yang mengacak-acak sistem demokrasi ekonomi dan lebih bersifat kapitalistik. Lalu apakah ini bener ?

Sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di STISIP Widuri saya merasa pengesahan UUD Omnibus law cukup terbilang sangat berani dan cepat, ditengah pandemi ini Covid-19 banyak yang  beranggapan pembahasan UUD Omnibus Law kurang tepat, di lain sisi masyarakat berpendapat bahwasanya di tengah pandemi ini pemerintah harusnya lebih fokus saja dalam menangani ekonomi yang krisis diakibatkan oleh virus Covid-19.

Terlepas dari itu, tentunya pemerintah sudah jauh lebih mempertingkan langkah –langkah yang mereka ambil dalam pengesahan UUD Omnibus Law ini. Sebagai mahasiswa tentunya mendukung penuh ketika langkah yang di ambil oleh pemerintah dalam mengesahkan UUD Omnibus Law ini bisa nantinya menuai hasil dan dampak yang baik terhadap masyarakat serta bisa menumbuhkan ekonomi yang lebih baik lagi kedepanya.

“Tulisan ini adalah bagian dari tugas dan pembelajaran kelas Manajemen Media Digital. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Agustinus Mendrofa/MMD2

 

Related posts

Virus di Balik Bilik, Pilkada 2020

Tim Kontributor

Peran Politik Kampus

Tim Kontributor

Komunikasi Publik UU Cipta Kerja Sangat Jelek, Semua Jajaran Kabinet “disemprot” Presiden

Tim Kontributor

Leave a Comment