Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah sebesar RP 486 juta untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) di Jakarta Timur. Alokasi dana hibah itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2022.
Dilihat dari dokumen data hasil input komponen KUA-PPAS yang diterima detikcom, hibah senilai Rp 486 juta itu terdapat di anggaran Dinas Sosial DKI Jakarta melalui program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.
“Hibah kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan, rekening anggaran Rp 486.000.000,” demikian tulis dokumen yang dilihat, Rabu (17/11/2021).
Yayasan PKP masuk memiliki nama rekening belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar. Selain Yayasan PKP, terdapat pula yayasan lainnya yang terdaftar di dalam rekening yang sama dengan total anggaran dana hibah mencapai Rp6.342.018.000.
Masih dalam dokumen yang sama, yayasan tersebut berada di urutan ketiga penerima hibah tertinggi setelah hibah Karang Taruna DKI Jakarta sebesar Rp 1 Miliar serta Yayasan Bunda Pintar Indonesia yang mendapatkan hibah sebesar Rp 900 juta.
Dikutip dari situs hibahbansosdki.jakarta.go.id, Yayasan PKP diketuai oleh KH Amidhan Shaberah yang tak lain merupakan Ayah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani pernah tercatat menjadi pembina Yayasan Bunda Pintar Indonesia yang menerima hibah tertinggi kedua untuk tahun 2022 mendatang senilai Rp 900 juta.
Sebagai perbandingan, sejumlah yayasan nirlaba lainnya rata-rata mendapatkan dana hibah kisaran Rp 25-75 juta. Seperti misalnya, hibah untuk yayasan Al-Barkah Daruqutni sebesar Rp 50 juta dan Yayasan Bersinar Tunas Bangsa sebesar Rp 75 juta.
Kemudian, pemberian hibah terendah pada yayasan Cheshire Indonesia senilai Rp 18 juta.
Wagub Riza Patria mengaku belum mengetahui detail pemberian dana hibah kepada sejumlah yayasan. Dia hanya mengatakan, dalam mengalokasikan anggaran Pemprov DKI pasti mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.
“Nanti kita lihat ya, prinsipnya harus sesuai dengan ketentuan ya, kita harus mengakomodir semua kepentingan,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2021) malam.
Politikus Gerindra itu akan memastikan besaran dana hibah untuk yayasan di tahun 2022 mendatang. Prinsipnya, seluruh uang yang dianggarkan maupun dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.
“Semuanya harus dicek, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Disarikan oleh P.
