Faktual.id
KOMUNIKASI POLITIK

Berkaca Dari Pilpres 2024 Yang Banjir Bansos, KPK Usulkan Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan penangguhan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024 untuk menghindari politisasi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan, penangguhan tersebut bertujuan untuk mencegah partai memanfaatkan keuntungan untuk berkampanye pada pemilu.

“Kan enggak fair kalau petahana atau kerabatnya mencalonkan diri, kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan bansos dan lain sebagainya,” ujar dia saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.

Alex mengungkapkan survei KPK menemukan lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang. Hal itu juga yang mendorong komisi antirasuah menggelar kampanye “Hajar Serangan Fajar” untuk mengedukasi masyarakat menolak politik uang pada Pemilu 2024.

Karena itu, Alex menyarankan penyaluran bansos dihentikan melalui peraturan daerah atau apa pun agar dua bulan sebelum pilkada tidak ada penyaluran bantuan.

Berikut ini fakta dan kontroversi bansos yang sempat dituding sebagai salah satu sumber kecurangan Pemilu 2024:

1. Presiden Joko Widodo Buka Peluang Lanjutkan Bansos Beras hingga Desember 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka peluang melanjutkan bansos beras setelah Juni 2024. Jokowi menyebut ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal menentukan kepastian pemberian program sosial ini.

“Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak,” kata Jokowi saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu, 20 Maret 2024 melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Jokowi mengatakan akan memberikan bansos beras kepada masyarakat sampai Juni mendatang.

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos Melambung sampai 135 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran bansos pemerintah melonjak tajam. Dia mengungkapkan statistik data bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan selama 2024. Pada kuarter pertama tahun ini, realisasi anggaran bansos telah mencapai Rp 22,5 triliun.

“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa, 19 Maret 2024.

Realisasi tersebut terdiri dari lima pos, yaitu Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun; Kementerian Kesehatan Rp 7,7 triliun; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp 900 miliar; Kementerian Agama Rp 1,1 triliun, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak Rp 800 miliar.

3. Ombudsman RI Berharap Pemerintah terus Berikan Bansos selama Masih Ada Warga Miskin di Indonesia

Jokowi mengatakan akan memberikan bansos beras kepada masyarakat sampai Juni. Namun Ombudsman RI berharap pemerintah terus memberikan bansos pangan bagi warga miskin. Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, pemerintah wajib menjamin ketersediaan pangan di tingkat warga miskin.

Dia menyebut bansos pangan mestinya ada setiap bulan, setiap tahun, sepanjang masih ada warga miskin di Indonesia. Menurut Yeka, itulah salah satu bentuk pelayanan publik dari pemerintah kepada warga miskin. 

“Maka sepanjang republik ini berdiri, sepanjang masih ada warga miskin, setiap bulan pemerintah harus menyalurkan bantuan pangan buat warga miskin,” ujar Yeka di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 15 Maret 2024.

4. Guru Besar Universitas Indonesia Valina Singka Subekti Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi

Presiden Jokowi mendapat teguran dari sejumlah guru besar Universitas Indonesia (UI) karena mempraktikkan politik gentong babi (pork barrel politics) melalui penyaluran bansos.

“Instrumentalisasi bantuan sosial, pork barrel politics (politik gentong babi), dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan,” kata Valina di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.

Teguran itu adalah salah satu poin evaluasi para akademisi se-Jabodetabek dalam Seruan Salemba. Alih-alih menebar bansos, para akademisi mengatakan Jokowi seharusnya menghapus kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja.

Istilah politik gentong babi yang ditujukan kepada Jokowi sebelumnya muncul dalam film dokumenter Dirty Vote. Sinema buatan Dandhy Laksono yang tayang pada 11 Februari 2024 itu mengungkap sejumlah dugaan kecurangan jelang Pemilu 2024. Termasuk tudingan politisasi bansos untuk mengampanyekan salah satu paslon di Pilpres 2024.

Jokowi tercatat acap memberikan bansos jelang Pemilu, baik pada Pilpres 2014, Pilpres 2019, maupun Pilpres 2024. Bagi-bagi bansos itulah yang disebut Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, narasumber Dirty Vote, sebagai politik gentong babi.

5. Direktur IDEAS Yusuf Wibisono Ungkap Penyebab Bansos Rentan Dipolitisasi

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono membeberkan penyebab bantuan sosial atau bansos rentan dipolitisasi. Hal itu juga yang mencerminkan politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia menjelaskan program menjanjikan keuntungan elektoral yang sangat signifikan. “Dengan penerima manfaat mencapai hingga 22 juta keluarga miskin dan rentan miskin, maka bansos berpotensi memberi pengaruh kepada sekitar 62 juta jiwa calon pemilih,” kata Yusuf pada Selasa, 13 Februari 2024.

Jumlah tersebut mencapai 30 persen dari total pemilih. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako dan bansos beras bahkan memiliki 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari 22 juta KPM bansos, sekitar 60 persen atau 13 juta bertempat tinggal di Jawa, yang merupakan medan tempur utama dalam Pilpres 2024. Sebab, dari 204,8 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap), sekitar 56 persen ada di Jawa.

Disarikan Oleh ARS

Sumber

Related posts

Survei Populi Center Rilis Elekstabilitas Capres Berdasarkan 3 Hal : Tegas, Ramah, Serta Agamis.

Tim Kontributor

Ini Dia Daftar Bawahan Jokowi Yang Cuti Kampanye Pilpres 2024

Tim Kontributor

Dua Nama Ini Masuk Bursa Tim Sukses Ganjar di 2024. Siapa saja?

Tim Kontributor

Leave a Comment