Sejumlah kelompok milisi etnis di Myanmar menyatakan siap bersatu untuk menghadapi pasukan junta militer yang melakukan kudeta.
Hal itu membuat perang saudara yang sangat dikhawatirkan banyak pihak bisa kembali pecah sewaktu-waktu.
Menurut kelompok milisi Persatuan Nasional Karen (KNU) yang bergerilya di kawasan perbatasan dekat Thailand, mereka tengah mempersiapkan diri menghadapi serbuan dari Angkatan Darat Myanmar.
Milisi Tentara Kemerdekaan Kachin dan Tentara Arakan juga tengah bersiap menghadapi gempuran dari militer Myanmar ke kantung-kantung pertahanan mereka. Sebab, kedua kelompok itu juga menyatakan menentang kudeta dan mengecam kekerasan aparat keamanan terhadap pedemo.Pada akhir pekan lalu militer Myanmar menggempur sarang milisi Karen di kawasan pedalaman sebelah timur. Serangan udara itu membuat sekitar 3.000 penduduk di wilayah pedesaan setempat kabur ke dalam hutan menuju perbatasan Thailand untuk menyelamatkan diri.
Myanmar diliputi pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi berlatar etnis atau ideologi sejak merdeka dari pendudukan Jepang pada Perang Dunia II. Sebagian besar kelompok pemberontak mulanya bertujuan ingin memerdekakan diri, tetapi seiring berjalannya waktu tuntutan mereka beralih kepada otonomi penuh.
Situasi di Myanmar juga semakin tidak menentu akibat gejolak selepas kudeta. Kelompok oposisi meminta bantuan kepada milisi etnis supaya mau melindungi mereka dari kejaran aparat Myanmar.
Gejolak itu membuat kelompok milisi Myanmar, baik yang masih aktif maupun sudah membubarkan diri, ikut terseret dalam pusaran konflik. Hal itu terbukti dengan meningkatnya frekuensi kontak senjata antara kedua belah pihak.
Apalagi kelompok oposisi yang menamakan diri Komisi Perwakilan Parlemen Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) berencana membentuk pemerintahan tandingan dengan melibatkan seluruh kelompok milisi itu. Mereka juga berencana mendirikan Tentara Federal, yang terdiri dari para pemberontak, untuk menghadapi militer Myanmar (Tatmadaw).
“Jika warga dunia gagal mengambil sikap, tentu perang saudara tidak akan terhindarkan maka kita tinggal menunggu pertumpahan darah di masa mendatang,” kata perwakilan CRPH, Dr. Sasa.
“Dengan membentuk Tentara Federal wajib dilakukan untuk meraih kebebasan dan demokrasi,” lanjut Dr. Sasa.
Menanggapi hal itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menyatakan milisi etnis itu hanya dimanfaatkan oleh mantan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Keberadaan Suu Kyi yang ditangkap sejak kudeta hingga kini tidak diketahui.
Thailand sebagai negara tetangga sudah meminta junta Myanmar menahan diri supaya tidak terjadi arus pengungsi ke wilayah mereka.Menurut catatan Perhimpunan Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP) korban tewas dalam gejolak sejak kudeta pada 1 Februari lalu mencapai 521 orang.
