Komisi I DPR dikejutkan dengan minimnya cadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDN) Surabaya yang diserang hacker beberapa waktu lalu.
Badan Keamanan Siber dan Sandi Negara (BNPB) (BSSN), lembaga yang dimintai keterangan terkait pencadangan data, melontarkan bola ke Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo).
Artikel Hal itu terjadi saat rapat Komite I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan , Jakarta, pada Kamis (27 Juni 2024). Kominfo dan BSSN menuntut penjelasan atas penyerangan PDN yang melumpuhkan pelayanan publik.
Mulanya, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian meminta maaf kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi karena dirinya mengungkap bahwa tidak adanya back up data menjadi permasalahan utama dari serangan PDN ini.
“Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up,” ungkap Hinsa.
“Mohon maaf, tidak ada peta apa?” tanya Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kebingungan.
“Back up data yang di PDNS 1 Surabaya,” kata Hinsa.
“Di masing-masing instansi, ada di Batam?” tanya Meutya lagi.
“Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi sebenarnya seharusnya kan itu DRC (disaster recovery center),” jelas Hinsa.
Menurut Hinsa, seharusnya PDN di Surabaya juga harus menerapkan sistem back up data, seperti cold site di Batam.
Maka dari itu, ketika ada gangguan, seharusnya masalah bisa selesai sesimpel mati listrik.
“Artinya apa? Data di Surabaya seharusnya harus ada, seharusnya persis seperti itu di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya, analoginya hampir sama, mati listrik, hidupkan genset, kira-kira gitu loh sebenarnya,” papar Hinsa.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin turut kebingungan dengan tidak adanya back up data di PDN sementara Surabaya.
Namun, Hinsa memilih untuk melempar bola ke Kominfo.
“Kenapa tidak ada (backup)?” tanya TB Hasanuddin.
“Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan, Pak,” kata Hinsa.
“Itu yang banyak dipertanyakan oleh pakar IT, Pak, kenapa tidak ada?” tukas TB Hasanuddin.
“Baik, mungkin ranahnya Pak Kominfo yang akan menjawab,” ucap Hinsa.
“Berapa persen yang ter-back up di Batam?” tanya Meutya.
“Hanya 2 persen, dari data yang ada di Surabaya,” jawab Hinsa.
“Yang dikunci ransomware di Surabaya hanya 2 persen?” kata Meutya.
“Iya. Makanya itu tidak dikatakan DRC, hanya tempat penyimpanan data,” imbuh Hinsa.
Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung. Kominfo pun belum memberikan pernyataan apapun terkait persoalan ini.
Disarikan Oleh ARS
