Iriana Jokowi disebut dalam pencalonan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.
Pada Pilpres 2024 mendatang, Gibran Rakabuming akan tampil sebagai calon wakil presiden dengan calon presiden Prabowo.
Pencalonan Gibran kemudian membawa dampak di banyak bidang, mulai dari status keanggotaan partai.
Diketahui, kini posisi Cawapres Koalisi Maju Indonesia Gibran Rakabuming tak tercermin di PDIP.
Sejauh ini PDIP sendiri belum mendepak Gibran secara terang-terangan.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid, menanggapi sejumlah hal yang menyeret nama pasangan capres cawapres dari nomor urut dua tersebut.
Selanjutnya soal isu Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres.
Dikatakan Nusron seorang ibu pasti mendukung apa yang dilakukan anaknya.
Terakhir soal kritikan calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Ganjar memberikan rapor merah penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Status Kepartaian Gibran saat Ini Urusan Internal PDIP
Nusron Wahid mengungkapkan bahwa soal status keanggotaan kepartaian Gibran merupakan urusan PDIP.
Diketahui saat ini status cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming tak jelas di PDIP. Sementara itu PDIP sendiri tak kunjung resmi memecat Gibran.
“Ya urusan internal PDIP, tanyakan ke PDIP dong. Kalau Indonesia Maju kan enggak fanatik sama partai, fanatiknya sama hasil,” kata Nusron kepada awak media di Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).
Kemudian ditegaskannya bahwa TKN tidak masalahkan keanggotaan kepartaian.
“TKN kan nggak bahas masalah keanggotaan partai. Kita ini fokus pemenangan pilpres, nggak bahas masalah keanggotaan orang. Lagi pula kita nggak akan bahas masalah warna-warna baju,” jelasnya.
Nusron juga mengungkapkan tak mempermasalahkan jika Gibran berlabuh ke partai manapun. Menurutnya Gibran tahu apa yang harus dilakukan untuk bangsa.
“Mas Gibran tahu mana yang harus dilakukan demi kepentingan dan kemaslahatan bangsa,” tegasnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, jika persoalan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di tubuh PDIP sudah tutup buku.
Hasto mengatakan, bahwa saat ini pihaknya bersama parpol pendukung memilih fokus untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
“Itu sudah, semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud dengan penuh keyakinan,” kata Hasto saat ditemui di sela-sela Rapat mingguan TPN di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Hasto pun menyebut, tidak ada yang dibedakan antara Gibran dan Bobby. Sehingga, persoalan keduanya dianggap sudah tutup buku.
“Semua, Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat udah diberikan DPC, sama isinya, yang beda hanya tanggal dan yang tandatangan, substansinya sama,” terangnya.
Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini mengatakan pihaknya memilih fokus untuk pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
“Penegasannya adalah seluruh nya berkontestasi pada pemenangan Pak Ganjar, Prof Mahfud dengan angka tiga, dgn nomor tiga, yang bahasanya tadi bagus, ya trisulaweda itu lurus, benar dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh pak Ganjar dan Prof Mahfud,” jelas Hasto.
Soal Peran Iriana Buat Gibran Maju Jadi Cawapres Prabowo
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid merespon soal isu Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres.
Dikatakan Nusron bahwa seorang ibu pasti mendukung apa yang dilakukan anaknya.
“Ya nggak mungkin, anaknya maju masa ibunya nggak didukung, namanya anaknya maju ibunya pasti mendukung, mendoakan, merestui, pastilah,” kata Nusron kepada awak media di Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).
Kemudian diungkapkannya bahwa tak mungkin Gibran maju tanpa restu dari orang tuanya.
“Namanya anak sama ibu, anaknya juga pasti minta doa. Kalau anaknya nggak direstui sama ibunya, nggak mungkin mau jalan, ini namanya anak durhaka,” tegasnya.
Sebelumnya Ibu Negara Iriana Joko Widodo memberikan tanggapan ceria saat ditanya saat restunya pasca putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai Cawapres Prabowo Subianto ke KPU.
Sambil menggoyangkan badan, ia kemudian acungkan jari jempol pada awak media yang menanyakan hal tersebut saat ia akan meninggalkan acara Generasi Muda Emas Bebas Narkoba dan Berantas Judi Online Melalui Literasi Digital bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), di Taman Budaya Cak Durasim, Kamis (26/10/2023).
Meski tak memberikan jawaban dengan kata-kata, Iriana memberikan jawaban dengan isyarat goyang dan memberikan jempol.
Setelah itu ia melambaikan tangan sambil meninggalkan Taman Budaya Surabaya diikuti dengan rombongan OASE KIM.
Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum di Era Jokowi, TKNÂ Prabowo-Gibran: Sampaikan pada Mahfud MD
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN)Â Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menjawab kritikan calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo, soal rapor merah penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nusron menyatakan, seyogianya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.
Menurutnya, sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.
Alhasil, ia meminta Ganjar Pranowo untuk menyampaikan hal tersebut kepada calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya itu di Pilpres 2024 mendatang.
“Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” kata Nusron dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook, Minggu (19/11/2023).
“Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum ‘kan Pak Mahfud MD.”
“Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD,” terangnya.
Ganjar Beri Nilai 5 untuk Penegakan Hukum Era Jokowi, Hasto Ungkap TPN Mulai Dapat Tekanan
Capres Ganjar Pranowo kembali memberikan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini Ganjar mengkritik penegakan hukum era Jokowi.
Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi saat ini jeblok.
Sebelumnya, dalam beberapa acara, Ganjar sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, saat ini ia tak segan rapornya bernilai lima.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan tekanan demi tekanan mulai terasa dialami TPN dan pihak yang menyuarakan mengenai paslon nomor urut tiga.
Hal itu disampaikan Hasto di sela-sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
Di mana, acara tersebut, dihadiri seluruh Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud dari 38 provinsi.
“Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain,” kata Hasto.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini pun mencontohkan adanya intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.
Tekanan yang sama juga dialami pegiat media sosial Ulin Ni’am Yusron.
Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama rekan separtainya, Adian Napitupulu.
“Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi,” ucap Hasto.
Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar-Mahfud dan penyuara kebenaran takut, justru semakin kokoh.
Dia mengatakan putra Proklamator RI Bung Karno, Guntur Soekarnoputra juga adanya gerakan perlawanan itu.
“Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini, kan, the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain,” jelas Hasto.
Hasto juga berdiskusi dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengalami tekanan serupa.
“Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan,” jelas Hasto.
Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi
Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi rendah.
Dahulu Ganjar sempat menyebut rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).
Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.
“Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu,” kata Ganjar.
Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.
Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.
“Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial,” ujarnya.
PSI Ikut Respons Rapor dari Ganjar
Di sisi lain, kritikan tersebut juga direspons oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi.
Pria yang juga menjabat sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN)Â Prabowo-Gibran itu menyebut kritik tersebut akan menjadi masukan bagi Jokowi.
“Terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi,” kata Dedek dalam keterangannya sebagaimana diterima oleh Tribunnews.com, Minggu.
Ia kemudian mendoakan supaya Jokowi dapat menjawab kritikan tersebut dengan kerja-kerja yang lebih baik ke depan.
Melalui pernyataan ini, Dedek juga menyinggung nama cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD.
Ia berharap Jokowi dan Mahfud MD dapat menjawab kritikan dari Ganjar Pranowo.
“Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dapat makin baik”, terangnya.
Disarikan Oleh ARS
