Wakil Pimpinan Universal PPP Arsul Sani merespons statment Bacapres Koalisi Pergantian Anies Baswedan yang menyebut politik bukti diri tidak dapat dihindarkan semacam di Pilkada DKI 2017. Arsul menegaskan politik bukti diri yang terjalin di Pilkada DKI 2017 butuh diluruskan sebab diisi dengan narasi pemisahan.
” Yang terjalin di Pilkada di DKI itu yang ke depan wajib diluruskan, yang salah merupakan politik bukti diri yang diartikulasikan dengan narasi pemisahan warga atas bawah bukti diri agama, RAS,” kata Arsul Sani dikala dihubungi.
Arsul pula memandang kalau politik bukti diri dikala ini butuh diproporsionalkan. Ia beralasan sepanjang ini yang tumbuh politik bukti diri wajib betul- betul dilarang serta dibuang jauh- jauh.
” PPP memandang kalau diskursus soal politik bukti diri ini butuh diproporsionalkan. Sepanjang ini yang tumbuh seolah- olah politik bukti diri itu merupakan suatu yang sama sekali wajib dilarang, wajib dibuang jauh- jauh, serta tidak boleh lagi mencuat dalam aktivitas politik ataupun kegiatan kemasyarakatan apapun,” ucapnya.
” PPP merasa butuh mengajak kita seluruh kalau politik bukti diri yang sepatutnya dihilangkan, dibuang merupakan politik bukti diri yang membuka ruang- ruang intoleransi, eksklusivitas, segregatif ataupun pemisahan warga,” lanjut Arsul.
Anggota Komisi III DPR memperhitungkan bila politik bukti diri yang ditampilkan melindungi toleransi serta senantiasa membangun inklusivitas dan tidak menegasikan ataupun menihilkan mereka yang berindentitas tidak sama, hingga ini pasti dapat dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengambil contoh PPP yang sepanjang ini mengedepankan bukti diri semacam itu.
” Contoh konkret tentang ini merupakan PPP yang senantiasa mempertahankan identitasnya selaku partai Islam, tetapi misinya merupakan menyebarkan Islam rahmatan lilalamin, ialah Islam yang tawassuth( perilaku tengah- tengah ataupun moderat) tawazun( balance), Itidal( tegak lurus) tasamuh( toleran). Bila politik bukti diri itu dilarang sama sekali hingga itu setelah itu dapat dimaksud kalau tidak boleh terdapat parpol ataupun ormas yang melabelkan bukti diri tertentu, apapun itu, apakah agama, suku, RAS serta lain- lain,” jelasnya.
Senada dengan Arsul, Pimpinan DPP PPP Achmad Baidowi ataupun Awiek pula memperhitungkan politik bukti diri memanglah dibutuhkan. Tetapi, ia menegaskan bukti diri itu tidak boleh dipakai buat mengucilkan yang berbeda ataupun apalagi memecah belah.
” Ya memanglah seluruhnya bukti diri semacam PPP logonya partai Kabah, itu bukti diri muslim, serta pula azasnya- azas Islam, tetapi gimana pemakaian bukti diri itu tidak overdosis,” ucap ia.
” Misal gimana politik bukti diri tidak dijadikan perlengkapan buat memecah- belah, namun gimana politik bukti diri itu jadi agian dari mempersatukan. Sebab kita tidak dapat menjauhi yang namanya politik bukti diri dalam konteks bukti diri Partai Islam, itu kan bukti diri, tetapi kita tidak menjadikan politik bukti diri buat menghakimi ataupun menyalahkan orang lain,” sambung Awiek.
Statment Anies Baswedan
Lebih dahulu diberitakan, Anies Baswedan bicara terpaut politik bukti diri dikala mendatangi forum dialog dengan pemimpin serta kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai NasDem. Anies Baswedan berkata politik bukti diri tidak dapat dihindari lantaran tiap calon yang bersaing senantiasa memiliki bukti diri yang menempel pada dirinya.
” Politik bukti diri itu merupakan suatu yang tidak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing merupakan pria serta wanita, hingga di sana terdapat bukti diri gender,” kata Anies semacam dikutip detikJatim
Anies lalu menceritakan tentang apa yang terjalin pada Pilkada DKI 2017, di mana kala itu yang bersaing merupakan paslon dengan latar balik beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama( Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.
” Yang terjalin pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Hingga identitasnya yang nampak merupakan agama. Itu hendak terus terjalin sepanjang calonnya memiliki bukti diri berbeda, baik gender, suku, ataupun agama,” jelas Anies. Disarikan oleh MSLP
SumberÂ
