Pengamat komunikasi politik Unair, Profesor Dr. Henri Subiakto menegaskan soal penghentian kasus E-KTP terkait Setya Novanto.
Menurutnya, usai pernyataan Mantan Ketua KPK, KPK, Agus Rahardjo, terkait persoalan ini, dugaan percobaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terungkap satu per satu.
Dia mengibaratkan fenomena tersebut puncaknya mulai terlihat setelah banyak diliput.
“Sandiwara yang selama ini ditutupi oleh Jokowi makin terlihat. Dari membuat muruah MK rontok sampai mengintervensi KPK,” ujar Henri, Selasa (5/12).
Dia juga meyakini ke depan, akan lebih banyak drama lain yang akan segera terungkap.
Contohnya, lanjut dia, dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sudah ada suara sumbang terkait dengan penggunaan anggaran negara dan utang secara sembarangan.
“Dari kejadian-kejadian itu, muncul desakan agar DPR segera melakukan impeachment (pemakzulan) kepada Presiden Jokowi,” tuturnya.
“Saya berharap impeachment jangan sampai menjadi tradisi politik di Indonesia. Dampaknya yang sangat buruk dan menciptakan ketidakpastian,” imbuh Henri.
Dia menyampaikan seharusnya ada mekanisme etis yang memungkinkan untuk presiden yang akan dikenakan pemberhentian bisa mengundurkan diri.
“Masyarakat semestinya mendorong Jokowi agar mempunyai tanggung jawab moral agar penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 bisa lebih dipercaya,” ucap Henri.
Disarikan Oleh ARS
