PDI Perjuangan (PDIP) meminta Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, tak asal bicara soal orang yang mengangkat wacana presiden tiga periode. PDIP mengaku taat pada konstitusi soal presiden cuma dua periode.
“Tunjuk hidung saja, siapa? yang jelas bukan PDI Perjuangan. Jangan melantur. Justru kita benar-benar harus taat pada konstitusi dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua kali masa jabatan,” kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, kepada wartawan, Senin (6/9/2021).
Djarot mengungkit soal semangat reformasi. Baginya, reformasi lahir untuk mengakhiri kekuasaan yang tak terbatas pada Orde Baru (Orba).
“Awal gerakan reformasi bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Orba, yang sarat dengan KKN, akibat tidak ada batasan masa jabatan secara jelas dan tegas dalam pasal 7 UUD 1945,” katanya.
Pasal 7 UUD 1945 yang dimaksud oleh Djarot adalah pasal soal masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, Pasal 7 tidak membatasi periode presiden. Seperti tertulis:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Kemudian, pasal itu diubah dalam amandemen. Terdapat batasan periode presiden. Pasal tersebut berbunyi:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Djarot meminta agar semua pihak tidak saling tuduh terlebih soal isu presiden 3 periode. Menurutnya, lebih baik setiap tokoh bersinergi untuk mengatasi pandemi virus Corona (COVID-19).
“Sebaiknya, energi, semangat, dan jiwa kita semua harusnya lebih bersatu padu untuk mengatasi pandemi yang masih belum berakhir. Daripada melempar issue yang tidak produktif dan spekulatif,” katanya.
Amien Sebut Pendukung PDIP Gagas Isu Presiden 3 Periode
Amien Rais menyebut rencana Amandemen UUD 1945 sudah dibicarakan sejak 2019. Amien Rais juga mengungkap pihak-pihak yang membicarakan dan mengangkat wacana tersebut.
“Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu,” kata Amien Rais saat menyampaikan sambutan tausyiah politik acara Tumpengan Virtual Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, Minggu (5/8).
Kemudian, lanjut Amien, isu tersebut sengaja mereka turunkan untuk melihat penilaian publik. Menurutnya, pihak yang melemparkan isu itu juga bukan pihak yang disebutnya sebagai pendukung formal.
“Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water ,” kata Amien.
