Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sikap pemerintah terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan dan disetujui sejumlah ketum parpol. Mahfud juga memberikan arahan lengkap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pelaksanaan Pemilu 2024.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3/2022).
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” tegasnya.
Presiden Jokowi, kata Mahfud, sampai dua kali memimpin rapat kabinet pada 14 September dan 27 September 2021 yang isinya terkait Pemilu 2024. Sejumlah pesan disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet itu.
Berikut pernyataan lengkap Mahfud menyampaikan arahan Jokowi soal Pemilu 2024:
A. Memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021.
B. Presiden meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Ka-BIN untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR guna menentukan jadwal pemilu. Berdasarkan rapat lintas kementerian/lembaga yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam pada tanggal 17 September 2021 dan tanggal 23 September 2021 pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei 2024. Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR.
C. Namun ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker tanggal 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain. Oleh sebeb itu Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021 dan Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 Februari 2022.
D. Setelah itu Presiden menekankan lagi kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dengan demikian sikap Presiden sudah Jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu sudah tamat alias game over. Bila dilihat peta suara di DPR RI saat ini, jumlah pendukung tunda pemilu kalah telak dengan penolak tunda pemilu.
“Dalam hal ini tidak ada, tidak mungkin perppu, itu di bawah Undang-Undang Dasar. Dekrit, superbahaya itu, menjerumuskan pemerintahan yang sekarang. Pemerintah yang didukung setulusnya, sepenuhnya. Satu-satunya adalah membawa ini ke sidang MPR dan amandemen,” kata Paloh, Kamis (3/3).
Dia menilai usul penundaan pemilu akan game over. Oleh sebab itu, Paloh meminta agar tidak membuang energi membahas penundaan pemilu.
“NasDem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ, game is over. Untuk apa kita buang energi pada hal-hal itu,” ucapnya.
Begini peta kekuatannya jika dilihat dari kursi yang dimiliki partai koalisi di DPR:
Koalisi Setuju Pemilu Ditunda:
– Partai Golkar: 85 kursi
– PKB: 58 kursi
– PAN: 44 kursi
– Total: 187 kursi
Koalisi Tidak Setuju:
– PDIP: 128 kursi
– Partai Gerindra: 78 kursi
– Partai NasDem: 59 kursi
– PPP: 19 kursi
– Total: 284 kursi
Oposisi Tak Setuju:
– Demokrat: 54 kursi
– PKS: 50 kursi
– Total: 104 kursi
Disarikan oleh P.
