Faktual.id
RAGAM INFO

Legislator PAN Minta Permenaker Cabut ‘JHT Cair Usia 56 Tahun’

Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menjadi sorotan lantaran baru bisa dicairkan 100 persen setelah usia peserta mencapai 56 tahun. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku terkejut dengan aturan baru ini.
“Saya harus sampaikan bahwa saya juga sebetulnya terkejut juga dengan aturan yang baru dikeluarkan ini, karena dalam rapat-rapat sebelumnya dengan BPJS dan Kemnaker ini belum pernah disebutkan rencana bahan Permenaker ini, ya kan. Sehingga dengan adanya perubahan Permenaker nomor 2 tahun 2022 memang menimbulkan adanya perubahan skema pembayaran JHT yang merupakan sebetulnya itu hak dari para pekerja,” kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (12/2/2022).

Saleh menilai wajar ketika akhirnya muncul polemik dan pertanyaan di publik lantaran target yang tidak jelas dari perubahan aturan JHT itu. Dia menyebut ada ketidakjelasan terkait perubahan dari JHT ke Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

“Sekarang para pekerja memprotes kebijakan karena dianggap bahwa mereka nanti misalnya kehilangan pekerjaan lalu mereka tidak ada dana cukup mestinya mereka bisa ambil JHT, kan ada JKP, sejauh mana JKP itu mampu menggantikan fungsi daripada JHT,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saleh juga menilai pihak pekerja yang paling dirugikan terkait kebijakan baru JHT tersebut. Dia mempertanyakan apakah pemerintah sudah melibatkan para pekerja ketika mengeluarkan aturan baru tersebut.

“Ini jangan sampai begitu, apa lagi uang yang diatur-atur tadi itu, yang penggunaan dan penyimpanan diatur pemerintah secara sepihak oleh pemerintah dan BPJS itu, itu kan uang mereka (pekerja), jadi seharusnya ini melibatkan mereka, saya tidak tahu apakah ketika membuat aturan para pekerja diundang dan didengar masukannya atau tidak atau serikat pekerja gitu. Kalau tidak diundang kasihan kan mereka, uangnya dipakai seperti itu, digunakan begitu dan belum ada penjelasan dan sudah keluar aturan, ini sangat mencederai juga dari sistem yang sudah ada,” jelasnya.

Atas dasar itulah, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta agar pemerintah membuka ruang diskusi ke publik dengan melibatkan para pekerja. Jika nantinya ternyata terbukti merugikan, dia meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemnaker mencabut Permenaker tersebut.

“Jika terbukti di public hearing atau diskusi publik ternyata para pekerja dirugikan, saya juga mendorong agar permenaker dicabut, aturan itu sifatnya permenaker itu lebih mudah dicabut dibanding aturan lebih tinggi di atasnya, masih terbuka ruang untuk diskusi publik,” ujarnya.

Kemudian Saleh juga menduga maksud di balik aturan baru ini adalah untuk menguntungkan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, kata dia, fungsi adanya jaminan sosial nasional adalah untuk menyejahterakan para pekerja.

“Jangan sampai ini yang diuntungkan hanya BPJS, gitu loh, kalau semakin lama uang kita dipakai atau disimpan oleh BPJS kan sebetulnya BPJS yang banyak dapat. Yang membuat resahnya BPJS itu kan kalau banyak terjadi penarikan uang secara bersama-sama, gitu, karena gini kalau misal ada situasi krisis ekonomi misalnya, dan banyak perusahaan yang mem-PHK pekerjanya misalnya itu yang terjadi adalah orang-orang ramai-ramai cairkan JHT kan, kalau banyak orang yang cairkan JHT, katakanlah jutaan orang cairkan JHT itu kan yang goyang siapa? BPJS,” tegasnya.

“Saya prinsipnya jangan sampai aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan BPJS merugikan kepentingan para pekerja, karena gimanapun sebetulnya target adanya badan jaminan sosial seperti ini targetnya untuk kesejahteraan para pekerja, ingat itu. Target dari BPJS Ketenagakerjaan itu namanya sistem jaminan sosial nasional itu tujuannya meningkatkan kesejahteraan para pekerja, karena itu apapun yang dilakukan mereka yang mengelola uang para pekerja ini harus diarahkan bagi keuntungan para pekerja kita,” imbuhnya.

Penjelasan Pemerintah soal JHT
Sebelumnya, Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan. Hal ini berkaitan dengan uang JHT yang baru bisa dicairkan 100 persen saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.

Karo Humas Kemnaker Chairul Fadly mengatakan regulasi tersebut merupakan batasan untuk usia pensiun. Namun, menurutnya, JHT bisa diambil dengan sejumlah ketentuan.

“Jadi untuk bicara seperti ini, kan asumsinya dalam regulasi itu untuk batas usia pensiun kan. Sementara itu, klaim JHT dapat diambil untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan telah memenuhi masa kepesertaan. Jadi, kalau sudah 10 tahun pun, sudah bisa diklaim,” ujar Chairul kepada wartawan, Sabtu (12/2/2022).

Chairul mengatakan JHT bisa dicairkan bila telah memasuki masa kepesertaan 10 tahun, yaitu sebesar 30 persen. Menurutnya, hal ini ditujukan untuk keperluan perumahan dan lain-lain.

“Nilai yang diklaim sebesar 30 persen untuk keperluan perumahan atau 10 persen untuk keperluan lain asalkan sudah memenuhi masa kepesertaan 10 tahun tadi. Ini bekerja untuk pekerja yang mengalami PHK,” tuturnya.

Dia menjelaskan JHT merupakan jaminan jangka panjang untuk hari tua. Dia menyebut pekerja memiliki jaminan tidak hanya pada jangka pendek, namun jangka panjang.

“Jadi kita kembali lagi, JHT itu untuk menjadi jaminan long term di hari tua, sehingga kita berharap semua masyarakat pekerja jaminan sosialnya terpenuhi pada short time dan long time. Sehingga kalau pada saat nanti mereka telah pensiun masih ada harapan, karena memang masih ada jaminan sosialnya yang diambil pada usia 56 tahun tadi,” ujarnya.

“Adapun penerbitan aturan Kemenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini tidak dimaksudkan untuk menyulitkan peserta. Ini malah wujud dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dari segala tahapan kehidupan, ketika nantinya peserta memasuki hari tua, dengan harapan masih mempunyai dana untuk kebutuhan hidupnya,” sambungnya.

Disarikan oleh P.

SUMBER

Related posts

Dikepung Banjir Kiriman, Ini Titik Banjir Bekasi

Tim Kontributor

2 Tersangka DNA Pro Ditangkap Polisi

Tim Kontributor

Banyak pernikahan yang terjadi padahal sudah dilarang, ini dia tanggapan para mempelai pria dan wanita

penulis

Leave a Comment