Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyederhanaan surat suara untuk Pemilu 2024. Penyederhanaan surat suara ini juga dapat menghemat anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.
“Harusnya begitu (menghemat anggaran) terkait dengan logistik bisa kemudian kita cut sekitar 50 sampai 60 persen untuk biaya logistik. Kalau surat suara jadi berkurang karena kita sederhanakan, kemudian juga berharap lebih efisien, paperless seperti kata Bu Evi tadi,” kata Ketua KPU Ilham Saputra kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2022).
“Tidak terlalu banyak kita gunakan, apalagi kalau kemudian kita menggunakan sistem informasi rekapitulasi yang bisa dimasukkan dalam undang-undang atau peraturan apa pun sehingga kita bisa dengan mudah menggunakan itu sebagai hal resmi,” tambahnya.
Ilham menjelaskan, untuk Pemilu 2024, saat ini KPU membuat dua model surat suara. Kedua model surat suara terdiri dari dua surat suara dan tiga surat suara. Berbeda dengan Pemilu 2019 yang menggunakan lima surat suara.
“Ya sebetulnya kalau di 2019 itu lima surat suara, sesuai dengan lima level pemilu kita, presiden-wapres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD. Saat ini kita buat dua model, ada yang dua surat suara dengan satu suara presiden dan DPR, kemudian DPD dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” ujar Ilham.
“Ada tiga surat suara yang modelnya presiden dan wakil presiden dan DPR, terpisah DPD sendiri karena DPD ada foto, kemudian DPRD Provinsi dan Kota. Ini ada dua model, dua surat suara dan tiga surat suara,” sambungnya.
Ilham menyebutkan penyederhanaan surat suara merupakan upaya KPU dalam memudahkan proses pemilihan suara. Dia juga mengatakan hal ini merupakan antisipasi KPU untuk menghindari kejadian-kejadian seperti pada Pemilu 2019.
“Ini upaya kami agar kemudian dimudahkan dalam proses pemilihan, pemungutan, dan proses penghitungan menjadi lebih simpel lebih sederhana,” tutur Ilham.
“Ini antisipasi kami dalam rangka menghindari kejadian-kejadian seperti Pemilu 2019 dimana ada korban, petugas kami sakit kemudian tertekan dan kemudian ada faktor kesalahan dalam perhitungan formulir C,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ilham mengatakan pihaknya sudah menghitung secara detail mengenai anggaran Pemilu 2023. Dia mengatakan KPU terbuka dengan pemerintah dan DPR RI untuk merasionalkan anggaran Pemilu.
“Kami soal anggaran sudah menghitung sedetil mungkin dan kami terbuka dengan pemerintah dan DPR untuk rasionalisasi anggaran tersebut,” pungkas Ilham.
Disarikan oleh P.
