Wacana penundaan Pemilu 2024 membuat isu masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang mengemuka lagi. Jokowi sudah berulang kali menolak perpanjangan jabatan itu.
Dirangkum detikcom, Sabtu (5/3/2022), isu perpanjangan jabatan presiden ini awalnya mengemuka menjelang akhir tahun 2019 lalu. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu muncul seiring dengan usulan amandemen UUD 1945 pada 2019.
Jokowi kemudian buka suara mengenai isu tersebut. Jokowi menilai wacana ini menjerumuskan dirinya.
“Usulan itu menjerumuskan saya,” kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi, Minggu (2/12/2019).
Jawaban Jokowi soal Usulan Amandemen
Pada kesempatan terpisah di Istana Merdeka, Jokowi juga menanggapi soal usulan amandemen UUD 1945. Dia menilai amandemen UUD tidak perlu dilakukan jika ujungnya malah membuat masa jabatan presiden diutak-atik.
“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
“Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amendemen,” sambungnya.
Jokowi lalu menyinggung soal usulan masa jabatan 3 periode. Jokowi menyebut usulan perpanjangan masa jabatan itu ada yang ingin menampar mukanya.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” ucap Jokowi.
Tolak Lagi Pada Maret 2021
Pada Maret 2021, Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya menolak perpanjangan masa jabatan. Jokowi menegaskan tak berminat jadi presiden selama 3 periode.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi lewat video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).
Jokowi mengatakan konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
“Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya.
Sikap Masih Sama Pada September 2021
Jokowi kembali menyatakan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengatakan isu itu sudah dijawabnya berulang kali dan sikapnya tak berubah.
“Saya kan udah bolak-balik jawab, mau jawab apa lagi?” kata Jokowi menjawab isu seputar presiden 3 periode dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Namun demikian, Jokowi menghormati demokrasi dan tidak melarang pendapat dan pernyataan-pernyataan yang berseliweran soal masa jabatan presiden di publik. Jokowi mengungkit sikapnya yang tidak memberangus tagar #2019GantiPresiden.
“Sekarang begini, ada orang yang mengusulkan, nggak mungkin saya larang. Ini bagian dari demokratisasi. Wong yang hashtag #2019GantiPresiden saja saya nggak larang, masa ini saya ngelarang-larang orang beropini dan pendapat terkait aspirasi politis. Ya itu kan terserah mereka,” kata Jokowi.
“Ada dari akar rumput, dari pihak kekuatan politik, misalnya mengusulkan itu. Biarkan saja. Yang penting kan saya sudah menolak. Sikap saya sama seperti sebelum-sebelumnya. Gimana saya harus menjawab lagi,” ujarnya.
Jokowi kemudian menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Dia menegaskan menolak usulan itu.
“Jawaban saya tetap sama saja,” kata Jokowi.
Isu Perpanjangan Masa Jabatan Muncul Lagi
Seperti diketahui, tiga partai koalisi pemerintah, yakni Golkar, PKB, dan PAN, sudah menyatakan mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, empat partai koalisi menolak, yakni NasDem, PDIP, Gerindra, dan PPP. Penolakan tegas juga dilakukan partai di luar koalisi pemerintah, yakni Demokrat dan PKS.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan saat ini sedang momentum perbaikan di sektor ekonomi sehingga jangan terganggu oleh kontestasi pemilu.
“Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu,” kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Cak Imin mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan perhelatan pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik.
“Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik,” imbuhnya.
“Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi,” sambungnya.
Dukungan Pemilu diundur kemudian datang dari Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia beralasan pemerintah perlu menangani berbagai sektor yang terdampak selama situasi pandemi. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata masih sebesar 3-3,5 persen.
“Yang pertama, alasannya itu pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani. Yang kedua, yang kita ikuti, perekonomian yang belum baik, pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5 persen. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali secara utuh,” kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
Dia menyinggung konflik militer yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, konflik tersebut berimbas pada harga minyak yang mempengaruhi perekonomian global ataupun dalam negeri. Dia juga menyebut biaya Pemilu 2024 yang mengalami kenaikan.
“Di balik itu, terakhir juga, survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya Pak Jokowi ya, itu tinggi sekali. Lebih dari 70 persen, tepatnya 73 persen lebih,” ujar dia.
Usulan Diyakini Bakal Game Over
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh meyakini usulan terhadap penundaan Pemilu tidak akan terealisasi. Paloh yakin usulan itu akan game over sebelum sampai ke MPR.
“Saya sudah berulang kali menegaskan, bagi NasDem, siapa lagi yang tertarik dengan isu seperti itu. Kita anggap saja itu yang melemparkan isu, dan berwacana menawarkan konsep dan gagasan yang syukur-syukur diterima oleh masyarakat,” kata Paloh di Medan, Kamis (3/3/2022).
Paloh mengatakan tidak yakin ada yang akan membawa dan meloloskan hal itu ke sidang MPR. Menurutnya, hanya amandemen undang-undang yang bisa dilakukan jika penundaan pemilu itu terealisasi.
“Tapi, prediksi NasDem, itu tidak berakhir pada tingkat sampai pada keberanian dan kesepakatan untuk mengamandemen undang-undang,” tutur Paloh.
“Dalam hal ini tidak ada, tidak mungkin perppu, itu di bawah Undang-Undang Dasar. Dekrit, superbahaya itu, menjerumuskan pemerintahan yang sekarang. Pemerintah yang didukung setulusnya, sepenuhnya. Satu-satunya adalah membawa ini ke sidang MPR dan amandemen,” sambungnya.
Karena hal itu, Paloh menilai usul itu akan game over. Untuk itu, dia meminta agar tidak membuang energi untuk membahas hal itu.
“NasDem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ, game is over. Untuk apa kita buang energi pada hal-hal itu,” ucapnya.
Disarikan oleh P.
