Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD menekankan berartinya pendidikan politik untuk para pemilih demi menghindari politik uang dikala Pemilihan Umum( Pemilu) 2024.
Mahfud menarangkan pembelajaran politik serta partisipasi warga yang turut aktif mengawasi tahapan pemilu 2024 pula bisa menolong tugas badan- badan pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu( Bawaslu) serta aparat penegak hukum( APH).“ Partisipasi warga ini bakal memudahkan tugas Bawaslu serta APH sebab ialah salah satu aspek berarti dalam menanggulangi praktik politik uang,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dikala berikan sambutan dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu( Gakkumdu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 20 Juni 2023.
Mahfud lanjut memperhitungkan partisipasi aktif warga yang diperkuat dengan pembelajaran politik bisa melindungi pemilu senantiasa bermutu serta berintegritas.
Dalam forum yang sama, Mahfud mengantarkan pemerintah senantiasa mengimbau kepada aparat penegak hukum buat menghindari serta menindak tindak pidana pemilu.
“ Itu ialah salah satu langkah dini supaya segala stakeholder( para pemangku kepentingan) lekas memitigasi terbentuknya tindak pidana pemilu di wilayah rawan, misalnya mengimbau warga buat tidak memilah sebab imbalan tertentu, sebab( itu) tercantum money politic( politik uang) yang diancam dengan pidana,” kata Mahfud MD yang dikutip dari Antara.
Oleh sebab itu, bermacam langkah buat menghindari pelanggaran jauh lebih baik buat dikedepankan daripada menunggu tindak pidana itu terjadi.
Mahfud lanjut menegaskan para penegak hukum mungkin adanya kepentingan politik yang kokoh menjelang Pemilu 2024 yang dikhawatirkan mempengaruhi kerja penegak hukum semacam kepolisian serta kejaksaan.
“ Menjelang Pemilu 2024, penegakan hukum yang bakal dicoba oleh APH tidak bakal lepas dari tarikan politik. Kekhawatiran warga akan terdapatnya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya dikala memasuki masa pemilu, wajib dijadikan alarm buat terus bekerja secara handal bersumber pada bukti- bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Menko Polhukam RI.
Peran Berguna Gakkumndu
Dalam forum yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Hukum serta Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengantarkan Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu memiliki kedudukan berarti dalam menindak pelanggaran pidana pemilu.
“ Di samping buat membandingkan anggapan faktor Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, kepolisian, serta kejaksaan, pula selaku upaya menanggulangi batasan waktu yang sedikit dalam proses hukum pelanggaran pidana pemilu,” kata Sugeng Purnomo.
Disarikan oleh JMKP
