Faktual.id
RAGAM INFO

Viral Pernyataan Gubernur Lemhanas ‘Rakyat Milik Presiden’

Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo buka suara perihal pernyataannya mengenai rakyat milik Presiden dan tidak berlakunya lagi narasi TNI bersatu dengan rakyat yang viral di media sosial. Apa katanya?
“Itu saya sarankan itu sudah banyak itu dibahas tetapi saya rasa untuk bisa mengambil rujukan yang tepat dan semuanya tidak bisa dihindari oleh kelompok masyarakat maupun siapapun,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Agus tak menjelaskan apa maksud pernyataannya itu. Dia hanya mengajak semua pihak untuk kembali kepada konstitusi.

“Mari kita kembali kepada konstitusi karena semua yang ada di negara ini pengaturannya, tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat itu semua bersumber dan merujuk pada konstitusi dan konstitusi itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibantah,” papar dia.

“Mari kita kembalikan itu kepada konstitusi sebagai rujukan,” imbuh Agus.

Pernyataan Agus
Sebelumnya, pernyataan Agus tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Pernyataan Agus mengenai rakyat milik Presiden dan tidak berlakunya lagi narasi TNI bersatu dengan rakyat itu muncul dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab.

Berikut perbincangan keduanya yang dikutip dari channel Youtube Najwa Shihab:

“Jadi konsep manunggal dengan rakyat, tentara bersatu dengan rakyat itu sebenarnya konsep yang keliru ya? Jadi tentara itu enggak dekat, bukan punya rakyat?” tanya Najwa Shihab.

“Jadi awalnya adalah TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang. Kita belum punya negara, jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu,” jawab Agus Widjojo.
“Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik. Sehingga terba

gi-bagi atas laskar-laskar. Jadi ada lasar Hizbullah, Laskar Nasionalis begitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI, jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik, karena dia harus menyatukan politik,” sambungnya.

“Nah waktu perang, itu memang menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air. Tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan Pilpres, Pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah daripada dengan Panglima,” lanjut Agus Widjojo.

“Mengapa? Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, sehingga dia tidak punya hak untuk men

jangkau rakyat, juga kepada sumber daya sipil di masa damai TNI itu tidak punya kewenangan. Itu adalah dwifungsi. Kalau dwifungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free range oleh Pak Harto karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto maka dia diberikan free range,” kata Agus Widjojo.

“Jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat?” tanya Najwa Shihab.

“Sekarang enggak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk institusi. Jadi artinya kalau rakyat even kalau sedang latihan haus minta air ya jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk jangan ditendang pintunya dirusak,” jawab Agus Widjojo.

“Jadi itu lebih untuk menjaga perilaku tentara sebetulnya?” tanya Najwa Shihab.

“Iya, bukan dalam konsep monopoli rakyat. Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai. Nah seperti tadi Brigjen Junior ya sudah salah pengertian. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia,” jawab Agus Widjojo.

“Kekeliruannya karena merasa apa yang dilakukan itu justru bersama dengan rakyat, itu salah persepsi it

u?” tanya Najwa Shihab.

“Iya Babinsa kan ngurus, otak atik masalah sipil. Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk otak atik ngurus urusan sipil,” jawab Agus Widjojo.

“Tapi praktiknya di lapangan karena konsep teritorial sangat dekat bukan hanya dengan pimpinan desa, tapi juga dekat dengan keseharian rakyat itu juga jadi bagian dan seolah-olah itu dibenarkan, memang tentara bersama rakyat, tentara membela rakyat dan itu keliru sebetulnya?” tanya Najwa Shihab.

“Keliru. Kemarin di sana yang Babinsa itu ngetuk-ngetuk pintu penduduk. Bagaimana Kodam, Koramil, enggak ada jangkauannya kewenangannya untuk menjangkau penduduk sipil. Karena buktinya KTP siapa ya bikin? kartu keluarga siapa yang bikin? bukan Pangdam, bukan Danrem. Enggak pernah ada itu. Itu adalah aparat sipil,” jawab Agus Widjojo.

“Nah itu kita belum percaya bahwa itu harus berubah. Iya sekarang ini orang kan malas nih. Ada yang

mempertahankan karena kepentingan, ada yang malas mikir. Kita tuh malas mikir, maunya yang lama diikutin terus. Mungkin ada kenikmatan di situ yes, mungkin ada kenyamanan di situ yes. Tetapi untuk berubah, belum tentu. Yang jadi korban siapa? bawahannya tadi itu, antar prajurit TNI dengan Polri. Karena pimpinannya itu malas mikir,” lanjutnya.

Disarikan oleh P.

SUMBER

Related posts

Di Wuhan Ratusan Sampel Diperiksa, Asal-Usul Corona

Tim Kontributor

Dibalik Keindahan Gunung Lawu

penulis

75 Tahun Indonesia Merdeka Masih Ada Yang Belum Merdeka?

Tim Kontributor

Leave a Comment