Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendapat julukan ‘King of Silent’ oleh BEM KM Unnes. Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, menjelaskan tugas yang selama ini dikerjakan oleh Ma’ruf Amin.
“Sebenarnya apa yang menjadi tugasnya Wapres dari Presiden cukup beragam,” ujar Masduki dalam konferensi persnya, Rabu (7/7/2021).
Masduki menuturkan terdapat beberapa tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ma’ruf. Tugas ini dari mengatasi kemiskinan hingga soal ekonomi syariah.
Salah satu tugas Ma’ruf adalah terkait persoalan kemiskinan. Ma’ruf disebut bertugas melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.
1. Masalah Kemiskinan
“Satu contoh misalnya mengenai bagaimana persoalan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, masalah stunting, dan seterusnya. Itu juga menjadi tugas dia untuk mengkoordinasi,” kata Masduki.
“Sekali lagi untuk mengkoordinasi ya, bukan dia mengerjakan itu. Yang bekerja itu adalah kementerian karena memang kementerian pendanaan dan sebagainya. Itu beberapa kali Wapres melakukan rapat-rapat koordinasi memang ada beberapa hambatan dalam kondisi (pandemi) seperti sekarang,” sambungnya.
2. Ekonomi Syariah dan Industri Halal
Selain itu, Masduki mengatakan Ma’ruf juga menangani terkait ekonomi syariah dan pembangunan halal industry. Terlebih, menurutnya, saat ini Presiden telah mengeluarkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
“Kita tahu semua bahwa Wapres ya dengan apa ada peraturan presiden, yaitu keputusan presiden yang mengenai KNEKS, itu ekonomi syariah itu saya kira juga intensif ya bagaimana membangun halal industry, membangun jaringan-jaringan keuangan syariah. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi inklusif, bukan eksklusif hanya untuk umat tertentu,” tuturnya.
Ma’ruf disebut kerap memberikan penjelasan bahwa ekonomi syariah bukan merupakan tandingan dari ekonomi nasional. Menurut Masduki, upaya Ma’ruf berhasil meningkatkan perkembangan ekonomi syariah.
“Sekarang alhamdulillah juga tengah berkembang sesuai dengan maraknya ada semangat ya kalangan muda untuk melakukan hijrah, misalnya seperti itu,” kata Masduki.
Dia juga mengatakan Ma’ruf melakukan koordinasi Menteri Keuangan dan Menko Polhukam terkait penanganan Papua. Namun hal ini terkendala oleh peningkatan pandemi COVID-19.
3. Papua
“Ada tugas juga Papua dalam rapat terakhir koordinasi dengan Menteri Keuangan dengan baik dan yang lain-lain. Wapres bahkan sudah memanggil Menko Polhukam untuk berangkat ke mana, ke Papua, itu kan sudah, Menko Polhukam menyatakan, ‘Siap, saya akan persiapkan semuanya dari berbagai lini supaya semuanya berjalan lancar’. Kemudian ada kondisi COVID parah lagi, nggak jadi lagi,” tuturnya.
“Jadi banyak hal ya, ada tujuh tugas itu yang diberikan oleh Presiden kepada Wakil Presiden. Termasuk mengenai, apa namanya, reformasi birokrasi,” tuturnya.
4. Reformasi Birokrasi
Masalah reformasi birokrasi juga disebut di bawah koordinasi Ma’ruf Amin. Hingga terkait pemangkasan eselon.
“Sedangkan intensif dilakukan oleh menteri yang membidangi masalah reformasi birokrasi, itu juga dalam koordinasi dengan Wapres. Tentang eselon dipangkas di mana orientasinya, nanti itu orientasi yang lebih fungsional dan struktural. Misalnya seperti itu,” kata Masduki.
Kondisi pandemi membuat Ma’ruf mengalami banyak hambatan dalam menjalankan tugas. Namun Masduki mengatakan Ma’ruf tetap bekerja dan melakukan pemantauan.
“Walaupun memang ada banyak hambatan, Wapres terus saja melakukan pemantauan sampai di mana jalannya dan seterusnya,” pungkasnya.
