Pemerintah resmi mengirim surat presiden (surpres) beserta rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kepada DPR RI. Dalam rancangan tersebut, tercantum sejumlah aturan mengenai IKN baru.
Salah satu aturan itu yakni mengenai pemilihan umum (pemilu). Dalam pasal 13, pemilu di IKN hanya meliputi pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) untuk anggota DPR dan DPD.
“Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, IKN […] hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,” demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1).
Kemudian, dalam pasal 13 ayat (3) tercantum bahwa penyusunan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) anggota DPR dan anggota DPD RI di IKN dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di IKN […] dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKN,” demikian bunyi aturan tersebut.
IKN tak melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada), karena sejak awal IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN. Presiden dapat menunjuk dan memberhentikan langsung Kepala Otorita.
“Pemerintah Khusus IKN […] dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden,” demikian bunyi Pasal 9 RUU IKN.
Dalam aturannya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menjabat selama lima tahun. Mereka dapat diangkat kembali oleh Presiden dalam masa jabatan yang sama.
“Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,” bunyi pasal 10 ayat 2.
Disarikan oleh P.
