Faktual.id
RAGAM INFO

Kekhawatiran Publik Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Terlalu Berlebihan

Kekhawatiran publik yang berlebih seharusnya tidak perlu terjadi jika mengetahui gambaran realitasnya yang sesungguhnya. Di Indonesia, masyarakat antivaksinasi adalah kaum minoritas. Hal ini bisa dicermati dari hasil survei LSI yang memperlihatkan bahwa hanya 10,7% masyarakat kita yang tidak setuju dengan vaksinasi, sementara 84.9% setuju dengan vaksinasi.

Kita bandingkan kondisi Indonesia dengan beberapa negara lain. Menurut hasil riset Dabla-Norris (2021) di 17 negara yang mewakili Asia, Eropa, dan Amerika, dari total sampel yang mencapai 114.000 individu yang diobservasi, hanya 61% yang menyatakan setuju divaksinasi, 22% menyatakan ragu-ragu, dan 17% menyatakan menolak divaksinasi. Warga Jepang dan Singapura paling rendah tingkat penerimaannya terhadap vaksin, yaitu kurang dari 60%.

Hanya Australia dan Korea Selatan yang lebih dari 60% warganya menyatakan setuju divaksinasi. Di Jerman dan Finlandia, sikap warganya kurang lebih sama dengan Jepang dan Singapura. Yang paling parah di Prancis, warga yang menyatakan setuju divaksinasi kurang dari 40%. Yang paling tinggi penerimaannya terhadap vaksinasi terjadi di Denmark dan Inggris yang masing-masing mencapai lebih dari 70%.

Kesadaran masyarakat Indonesia atas vaksin jauh lebih tinggi dbandingkan dengan negara-negara tersebut di atas. Agak ironis kemudian jika masyarakat yang provaksin selama ini mengecam kelompok masyarakat antivaksin sebagai kelompok bebal, egoistis karena tidak peduli terhadap keselamatan orang banyak, irasional, atau antisains. Padahal, tidak semua yang antivaksin itu bebal dan antisains. Sebab, dari yang 10% penolak vaksinasi, hanya 9,9% yang mengatakan vaksin tidak halal. Alasan yang paling kuat adalah karena masih ragu terhadap keamanan vaksin (55,%) dan efektivitas vaksin (25%).

Artinya, mayoritas alasan yang menolak vaksin masih bisa diterima akal sehat. Ketimbang kita menyoraki dan mengutuki antivaksin sebagai bentuk kebebalan, irasional, dan antisains alangkah baiknya kita memaknai ulang antivaksin secara lebih produktif, yaitu dengan mamaknai kata “anti” sebagai kritik yang membuka kemungkinan-kemungkinan yang lebih produktif, baik saat ini maupun di masa datang. Semisal, antivaksin sebagai kritik atas vaksin bisa kita maknai sebagai kritik epistemologis (pengetahuan) terhadap vaksin sebagai produk sains, sebagai kritik ekonomi politik mengenai ketimpangan dalam ketersediaan vaksin.

Normal Science

Dalam perspektif Thomas Kuhn, intervensi vaksin atau vaksinasi ini sudah menjadi “normal science”. Normal science merujuk sebuah sains atau ilmu pengetahuan yang berada dalam kondisi sangat dominan sebagai acuan masyarakat ilmiah dan masyarakat umun lainnya. Sains ini begitu dominan, seolah ia berada posisi yang tidak perlu lagi diragukan atau dipersoalkan ulang legitimasi pembuktian kebenarannya karena sudah melalui pengujian demi pengujian yang memadai pada masa-masa sebelumnya.

Ketika ada kelompok masyarakat atau paradigma lain yang mencoba untuk mempertanyakan dan menegasikannya, situasi tersebut bisa disebut sebagai anomali, atau nonsains. Pada titik ini dominasi normal science seolah menahbiskan dirinya secara dogmatis, memosisikan dirinya selevel dengan agama. Padahal menurut Kuhn, normal science hanya sebatas memberikan pembenaran kepada kebenaran yang disepakati oleh masyarakat ilmiah tertentu.

Sebagai sebuah kesepakatan, kebenaran ilmiah sejatinya tidak bersifat permanen. Kebenaran dapat berubah dengan cepat ketika berada dalam sebuah krisis yang ditandai dengan banyak anomali, melalui kejadian atau temuan baru yang tidak mampu dijelaskan secara memadai oleh normal science.

Sebelum menjadi normal science, vaksin yang ditemukan oleh Edward Jenner, pada awalnya (1796) berstatus sebagai anomali ketika masyarakat masih menggunakan teknik variolasi sebagai normal science. Sehingga, di awal penemuan Jenner, vaksin banyak ditentang oleh masyarakat ilmiah saat itu, dalam hal ini Royal Society. Baru lima tahunan kemudian vaksinasi diterima untuk diterapkan ke masyarakat.

Berkaca pada Kuhn, di tengah pandemi ini, mestinya kita tidak melulu mengandalkan vaksin, melainkan juga membuka diri terhadap metode alternatif yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, pemberian konsentrasi oksigen pada level tertentu melalui HBOT yang efektivitasnya sudah banyak dibahas dalam jurnal ilmiah internasional, atau beberapa terapi imun yang juga banyak dipraktikkan oleh praktisi medis.

Imunitas

Roberto Esposito penulis buku Immunitas: The Protection and Negation of Life menjelaskan bahwa imunitas adalah sistem perlindungan komunitas yang sudah berlangsung dalam sejarah yang panjang. Modernitas –dengan segala pencapaiannya– pada dasarnya adalah sejarah imunitas bagaimana manusia secara mandiri berusaha mengatasi dan melindungi kehidupannya ketika agama dianggap tidak cukup memadai dan memiliki legitimasi dalam menyelesaikan dan melindungi manusia dari permasalahan yang makin kompleks.

Di mata Esposito, imunitas bukan hanya perlindungan yang berdimensi medis, melainkan juga politis, hukum, sosial, dan ekonomi. Oleh karenanya, vaksin dan vaksinasi hanyalah salah satu dimensi cara untuk melindungi masyarakat (komunitas).

Kebijakan lockdown di beberapa negara, atau PSBB dan PPKM di Indonesia, pada dasarnya merupakan bentuk imunitas yang tidak hanya berdimensi medis dengan tujuan mencegah laju penularan virus yang lebih luas, melainkan juga politik dengan membatasi kebebasan dan mobilitas masyarakat. Esposito melihat imunitas selalu bersifat ambivalen. It generates its own risks and danger as well.

Imunitas sebagai upaya melindungi, pada saat yang sama bisa menempatkan komunitas ke dalam risiko dan kebahayaan. Dengan sifatnya yang ambivalen, imunitas pada gilirannya adalah upaya mengendalikan situasi (komunitas) secara terukur dan mencapai keseimbangan yang tepat (right balance). Jika tidak seimbang, bahkan berlebihan, maka setiap upaya menuju imunitas bisa melahirkan gangguan autoimun yang menyerang diri komunitas itu sendiri.

Kita ambil contoh di Indonesia dengan kebijakan PSBB dan PPKM dengan ragam levelnya. Jika PPKM ini diberlakukan secara berkepanjangan tanpa diiringi percepatan vaksinasi –entah karena persoalan ketersediaan atau teknis distribusi vaksin yang lambat– untuk mempercepat terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity), maka kebijakan PPKM akan menyerang, lalu membobol daya tahan komunitas dalam kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan sosial.

Terutama ekonomi sebagai imunitas yang paling fundamental, jika daya tahan ini makin keropos karena pelambatan aktivitas ekonomi produktif yang mengakibatkan penurunan secara drastis pendapatan keluarga, sangat mungkin melahirkan frustrasi sosial yang diluapkan melalui resistensi dan pembangkangan secara terbuka.

Merujuk pada imunitas yang multidimensi, maka wacana antivaksin perlu dimaknai dalam dimensi yang lebih luas pula. Pertama, antivaksin sebagai seruan menolak vaksinasi yang terlalu lambat, yang sejauh ini baru menjangkau hanya 11,75% dari target 208 juta orang. Kedua, menolak segala bentuk komersialisasi vaksin sebelum 70 persen masyarakat mendapatkan vaksinasi lengkap.

Ketiga, antivaksin adalah sebuah peringatan bahwa vaksinasi tidaklah cukup melindungi masyarakat tanpa disertai tindakan afirmatif yang memadai untuk memulihkan imun ekonomi masyarakat yang telah babak-belur karena pandemi.

Keempat, antivaksin pada gilirannya adalah upaya melepaskan ketergantungan dari rezim vaksin yang telah berkuasa selama lebih dari dua abad, dengan mengubah paradigma imunitas yang lebih ekologis dan bermartabat bahwa imun yang paling kuat adalah kondisi tubuh yang hidup dari makanan yang sehat, di rumah yang sehat, dalam lingkungan yang sehat, yang semua itu hanya mungkin diwujudkan melalui political will kebijakan negara yang sehat.

Sumber

Related posts

Berkebun Menjadi Salah Satu Hobi Di Saat Pandemi

penulis

Nikah Online Menjadi Trend Baru Dimasa Pandemi

Tim Kontributor

PESONA INDAHNYA AIR ASOL

Tim Kontributor

Leave a Comment