Kementerian PUPR menegaskan Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan serta Persatuan( KPP) Anies Baswedan salah melakukan interpretasi informasi dari Badan Pusat Statistik( BPS) terkait pembangunan jalur nasional di masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Presiden Joko Widodo. Direktur Jenderal( Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian berkata penambahan panjang jalur nasional yang diklaim oleh Anies sesungguhnya ialah hasil perubahan status dari jalur provinsi jadi jalur nasional.” Jadi status jalur nasional yang bertambah sekian ribu km itu merupakan pergantian status dari jalur provinsi jadi jalur nasional. Jadi tidak ada pembangunan baru yang diucap era SBY lebih panjang dari era Jokowi. Itu salah interpretasi data BPS,” ungkap Hedi, Rabu( 24/ 5/ 2023).
Hedy berkata, jalur provinsi yang telah ada dapat berganti status jadi jalur nasional dalam kurun waktu tertentu.” Jadi bukan pembangunan jalur baru. Baca lagi.( Data) BPS itu pergantian status jalur bukan hasil pembangunan jalur. Gitu lho!. Jadi salah jika diinterpretasikan selaku hasil pembangunan jalur,” jelasnya. Dia menegaskan, penambahan jalur nasional di masa pemerintahan SBY tidaklah hasil pembangunan baru melainkan cuma pergantian status jalur.” Jadi era SBY kan nambah tuh jalur nasional. Itu mayoritas bukan hasil pembangunan. Terdapat hasil pembangunan, tetapi hanya sedikit. Yang Jokowi pula ada hasil pergantian( status) tetapi sedikit,” tegas Hedy.
” Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan. Itu merupakan pergantian status jalannya. Jadi beda antara penambahan status jalur nasional dengan hasil pembangunan jalur,” lanjutnya. Tidak cuma Hedy, Kepala Bagian Hukum serta Komunikasi Publik Direktorat Jenderal( Ditjen) Bina Marga Departemen PUPR Ande Akhmad Sanusi membetulkan kalau memanglah terjadi kekeliruan interpretasi informasi yan dicoba oleh Anies soal penambahan jalur nasional di masa SBY.” Kekeliruan ada pada interpretasi terhadap informasi BPS,” ungkap Ande, Rabu( 24/ 5/ 2023). Lebih dahulu diberitakan, statment Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan serta Persatuan( KPP) Anies Baswedan ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir.
Dikala berpidato dalam kegiatan hari ulang tahun( HUT) ke- 21 Partai Keadilan Sejahtera( PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu( 20/ 5/ 2023), Anies mengatakan kalau pembangunan jalur nasional pada masa pemerintahan presiden SBY 20 kali lipat lebih banyak dari yang dibangun selama masa pemerintahan presiden Jokowi. Awal mulanya, Anies menyebut masa Jokowi sukses membangun jalur tol terpanjang, ialah 1. 569 km dari total jalur tol dikala ini 2. 499 km. Tetapi demikian, eks Gubernur Jakarta ini berkata kalau Jokowi masih kalah dengan SBY dalam perihal pembangunan jalur nasional yang dapat digunakan oleh warga secara free.” Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di era pak SBY jalur tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144. 000 km ataupun 7, 5 kali lipat,” ucapnya. Bagi Anies, cuma dekat 500 km jalur nasional yang terbangun selama Jokowi memimpin. Sebaliknya pada masa SBY mampu 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi dikala ini.” Pada masa 10 tahun lebih dahulu 11. 800 km, 20 kali lipat,” papar Anies.
Berapakah Panjang Jalur Nasional di Masa Pemerintahan SBY?
Merujuk Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum Tahun 2008, total panjang jalur nasional non- tol pada tahun 2004 yakni 34. 629 kilometer. Setelah itu sampai Desember 2014, total panjang jalur jadi 38. 570 kilometer. Sebagaimana dilansir dari Buku Data Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2015. Informasi tersebut pula diperkuat statment yang sempat di informasikan Menteri Pekerjaan Universal( PU) Djoko Kirmanto, kalau selama kurun waktu tahun 2004- 2014, panjang jalur nasional bertumbuh dari 34. 000 kilometer jadi 38. 000 kilometer.” Dahulu panjang jalur nasional 34. 000 kilometer, dikala ini 38. 000 kilometer, tambahan itu dari pembangunan jalur baru, terdapat pula dari jalur yang biasa berganti jadi jalur nasional,” ucapnya dikala berdiskusi dengan wartawan di Media Center Kementerian PU( 24/ 03/ 2014) silam, dilansir dari Laman Kementerian PUPR. Lalu berlanjut hingga dengan akhir tahun 2021, total panjang jalur nasional non- tol meningkat 46. 965 kilometer. Perihal itu tertera dalam Buku Data Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2022. Bersumber pada informasi darI ketiga tahun di atas, bisa dimaksud panjang jalur nasional sepanjang masa Pemerintahan SBY meningkat dekat 3. 941 kilometer, dari 34. 629 kilometer jadi 38. 570 kilometer. Sebaliknya pada masa Pemerintahan Jokowi, panjangnya meningkat 8. 395 kilometer. Dari lebih dahulu 38. 570 kilometer jadi 46. 965 kilometer. Tetapi, yang pantas dicermati, panjang jalur nasional masa Pemerintahan Jokowi pasti masih dapat meningkat sebab belum terdapat informasi tahun 2022, 2023, serta 2024. Lebih- lebih, Pemerintahan Jokowi pula belum usai, serta tengah menggenjot pengerjaan jalur nasional di berbagai daerah Indonesia. SBY sendiri menjabat dalam kurun waktu 10 tahun ialah semenjak 20 Oktober 2004 hingga dengan 20 Oktober 2014. Sedangkan ini ialah tahun ke- 9 masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Disarikan Oleh JMKP
