Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 ditetapkan antara 2,45% hingga 2,8%. Selain situasi global yang masih belum menentu, defisit yang besar juga membuat agenda presiden terpilih 2024 tidak bisa tercapai.
“Defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024)
Semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar. Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya Rp1,65% dari PDB.
Dalam arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mengatakan situasi ketidakpastian global masih sangat tinggi. Ada perang yang belum selesai hingga kejatuhan ekonomi hingga resesi dialami oleh negara-negara maju. Jepang dan Inggris adalah dua di antaranya.
“Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari soal defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga,” jelasnya.
Kemudian, APBN 2025 juga harus mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Pemerintah kini menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya memulai pembicaraan dengan tim pemerintahan baru.
“Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya,” terangnya.
Besaran defisit tersebut akan jadi patokan bagi Kemenkeu untuk merancang belanja dan penerimaan negara pada 2025. Termasuk program dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sementara ini unggul pada perhitungan KPU.
“Semuanya sudah harus masuk di situ, ga ada yg on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” pungkasnya.
Disarikan Oleh ARS
Sumber
