Jumat, 23 Oktober 2020 – Kualitas demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) cenderung turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi catatan bagi satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang jatuh tepat pada hari ini, 20 Oktober 2020 menurut Direktur Eksekutif Amnety International Indonesia, Usman Hamid.
Kondisi ini kian buruk dengan adanya sejumlah undang-undang yang ditolak sebagian masyarakat namun tetap disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. “Ke depan kami memprediksi kualitas demokrasi dan hak asasi semakin menurun akibat pelaksanaan UU seperti UU Minerba dan omnibus law,” kata Usman kepada Tempo, Senin malam, 19 Oktober 2020.
Usman mengatakan berkurangnya kualitas hak asasi itu bukan hanya pada kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat. Namun juga pada kebebasan dan keadilan sosial seperti hak-hak tanah adat, hak-hak normatif buruh serta nelayan dan perempuan.
Perihal kebebasan berpendapat, Usman menyebut adanya kecenderungan pembatasan dalam penyampaian opini, pengungkapan masalah secara terbuka hingga penggalangan aksi protes damai, baik di jalanan maupun di ruang maya. Bentuk pembatasan, kata Usman, di antaranya pembatasan akses, intervensi konten melalui peretasan akun pribadi, kelompok, atau deface untuk situs pers, hingga kriminalisasi.
Usman mengatakan banyak kebijakan negara yang membutuhkan pendapat masyarakat, tetapi dilupakan oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Suara publik perihal pembuatan undang-undang pun diabaikan dan dilanggar.
“Padahal ada banyak masalah sosial dan politik yang penting, ada banyak hak-hak masyarakat yang berpotensi jadi dilanggar oleh negara,” kata mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini. Sumber
“Tulisan ini adalah bagian dari tugas dan pembelajaran kelas Manajemen Media Digital. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan” – Biladi Muhammad Wiragana/MMD5