Suar (Flare), kembang api, dan spanduk menutup aksi ratusan mahasiswa di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (22/3/2024).
Aksi Peristiwa api ini terjadi usai jeda. berbuka puasa. Beberapa menit kemudian, pengunjuk rasa kembali mendekati pagar Gedung Sate dan menyalakan api.
Hal ini diikuti dengan pelontaran kembang api dan petasan ke arah gedung samping Gedung Sate, dan pelemparan benda-benda terbakar lainnya ke halaman gedung sate.
Setelah aksi ini, massa kemudian menarik diri dan membubarkan diri pukul 18.30 WIB.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung berunjuk rasa di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (22/3/2024). Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok.
Mereka pun mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai hanya bertujuan memberikan pengaruh politik di tengah masyarakat yang tengah membutuhkan kepastian harga kebutuhan pokok.
Ketua BEM KEMA Unpad 2024, Fawwaz Ihza Mahendra, mengatakan pada aksi unjuk rasa ini pihaknya memiliki 12 tuntutan. Namun secara garis besar, adalah mengenai stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Kemudian poin lainnya adalah permasalahan perburukan demokrasi di Indonesia, juga mengenai hiruk-pikuk politik yang ada di istana.
“Kami memandang bahwa istana ini menjadi pembohong karena mereka selalu menyatakan demi rakyat, mereka menyatakan bahwa mereka merupakan perwakilan rakyat, tapi mereka tidak pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat,” kata Fawwaz di sela aksinya.
Hal inilah, katanya, yang membuat stabilitas harga kebutuhan pokok pada saat ini tak kunjung kembali ke harga normal.
Ia melihat bahwa tidak hanya mahasiswa yang merasakan dampak naiknya harga bahan pokok, tapi warga sekitar kampus.
“Kita merasakan kenaikan harga bahan pokok ini mempersulit mereka untuk melanjutkan hidup. Yang tadinya teman-teman dan warga yang bisa berjualan, tapi karena tiba-tiba ada kenaikan harga bahan pokok, mereka kesulitan,” katanya.
Pemerintah, ujarnya, seakan-akan menyalahkan ataU mengkambinghitamkan permasalahan internasional atas masalah ini. Padahal pihaknya memandang seharusnya pemerintah bisa melakukan usaha preventif.
“Tapi sayangnya bantuan-bantuan itu telah dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan. Kita melihat bahwa di sini pun ternyata bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sebelum pemilu itu betul-betul hanya dilakukan untuk politik semata,” katanya.
Disarikan Oleh ARS
