Pemerintah Amerika Serikat mengirim semua diplomatnya di Ukraina ke negara tetangga Polandia karena kekhawatiran keamanan. Langkah ini diambil, beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pengiriman pasukan Rusia ke dua wilayah yang didukung pemberontak di negara itu.
Dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (22/2/2021), pengerahan pasukan Rusia dilakukan setelah Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang dikuasai pemberontak pro-Rusia: Donetsk dan Lugansk. Dia kemudian menginstruksikan Kementerian Pertahanannya untuk mengambil peran “penjaga perdamaian” di wilayah-wilayah separatis tersebut.
“Hari ini Departemen Luar Negeri kembali mengambil tindakan untuk keselamatan dan keamanan warga AS, termasuk personel kami. Untuk alasan keamanan, personel Departemen Luar Negeri yang saat ini berada di Lviv akan bermalam di Polandia,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
“Kami mengulangi rekomendasi kami kepada warga AS untuk segera meninggalkan Ukraina. Situasi keamanan di Ukraina terus tidak dapat diprediksi di seluruh negeri dan mungkin sangat memburuk dengan hanya sedikit pemberitahuan,” tambahnya.
Langkah itu dilakukan lebih dari seminggu setelah AS memindahkan kedutaan besarnya di Kiev, ibu kota Ukraina, ke kota Lviv, dengan alasan “percepatan dramatis” dalam pengerahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Kota Lviv berjarak sekitar 70 kilometer (45 mil) dari perbatasan Polandia.
Jumlah staf di kedutaan AS di Kiev telah dikurangi secara drastis setelah Amerika Serikat memerintahkan kepergian sebagian besar diplomat dan menghentikan layanan konsuler.
Pengakuan Rusia atas republik-republik yang memisahkan diri, yang membentuk daerah kantong yang dikuasai oleh pemberontak yang didukung Moskow sejak 2014 tersebut, langsung memicu kecaman internasional, termasuk dari Amerika Serikat.
Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden AS Joe Biden telah menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan seluruh aktivitas bisnis AS di dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina tersebut. Perintah eksekutif itu juga melarang impor semua barang dari kedua wilayah tersebut.
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyebut perintah eksekutif itu ‘dirancang untuk mencegah Rusia mengambil keuntungan dari pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini’.
Disarikan oleh P.
