Pembicaraan perpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo kembali mengemuka dalam konteks politik nasional yang semakin dinamis.
Asal muasal isu ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua Kelompok Koordinasi Relawan Kemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
Adian mengatakan permasalahan Jokowi dengan PDI Perjuangan disebabkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak menyetujui permintaannya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).
Akan tetapi, pernyataan Adian tersebut langsung dibantah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Setahu Puan, Jokowi tidak pernah menyampaikan keinginannya agar jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang.
“Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah Beliau meminta (pada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat.
Jauh ke belakang, bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan presiden sebetulnya bersamaan dengan munculnya wacana penundaan Pemilu 2024.
Sejumlah pejabat dan tokoh menjadi dalang di balik dua isu ini muncul ke permukaan publik. Berikut daftarnya:
1. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara terang-terangan mendukung dua wacana itu. Bahkan, ia mengeklaim memilik big data sebagai justifikasi untuk menunda Pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu oleh pemilu.
2. Airlangga Hartarto
Meski tak secara langsung mendukung pemilu, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut telah menerima aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu ini dan perpanjangan jabatan presiden.
Airlangga menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode pada akhir Februari lalu.
3. Zulkifli Hasan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menjadi salah satu tokoh yang sempat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Ada lima faktor yang mendasarinya, yaitu pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas pandemi.
4. Luhut Binsar
Pandjaitan Sama seperti Muhaimin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan, sehingga pemilu dikhawatirkan mengubah situasi politik saat ini.
5. Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga beberapa kali pernah berbicara mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi. Dengan catatan, dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku.
6. M Qodari
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari awal tahun ini menyuarakan ide wacana memasangkan Jokowi dan Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Alasannya, ia optimis pasangan ini mampu menekan polarisasi di tengah masyarakat.
Disarikan Oleh ARS
