Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti pimpinan kampus mengawasi aktivitas mahasiswa agar tidak menjadi radikalis. Komisi X DPR menyebut peringatan Jokowi masuk akal dan ancaman radikalis nyata.
“Saya menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan forum rektor masih menemukan relevansinya karena ancaman penyebaran paham radikal di kalangan mahasiswa memang ada buktinya. Kami berharap warning tersebut benar-benar menjadi atensi para rektor dan civitas akademika di masing-masing perguruan tinggi,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda, Rabu (15/9/2021).
Huda menyebut, indikasi adanya penyebaran paham radikal di kampus bisa dilihat dari jajak pendapat yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti BNPT, Alvara Research, hingga Setara. Selain itu juga, muncul kasus-kasus intoleran dan bernuansa SARA di beberapa kampus di tanah air.
“Indikasi-indikasi tersebut menunjukkan jika ancaman pemikiran dan sikap radikal di kampus itu benar dan nyata adanya. Oleh karena itu pimpinan kampus dan jajarannya tidak bisa lepas tangan atas fenomena ini,” katanya.
Indikasi adanya pemikiran radikal di kalangan mahasiswa, lanjut Huda, bisa dilihat juga dari pola pikir, perilaku, hingga gaya hidup mahasiswa. Jika mahasiswa tiba-tiba tidak mau beribadah dengan kawan sebaya, menutup diri, mengkafirkan orang yang tidak sepaham, tidak mau mengakui negara, bahkan nekat meninggalkan perkuliahan untuk paham tersebut, bisa jadi telah terpapar pemikiran radikal.
“Di sini pentingnya kampus mengembangkan sistem early warning yang bisa berbasis teman sebaya. Di mana nanti antar-teman bisa saling mengawasi dan saling mengingatkan jika ada perubahan perilaku secara tiba-tiba di antara mereka,” katanya.
Politikus PKB ini juga berharap kampus menjalin kerja sama dengan ormas-ormas Islam yang terbukti mengembangkan cara berpikir moderat. Mereka bisa menjadi narasumber dalam diskusi dan dakwah agama di lingkungan masjid-masjid kampus. “Selain itu, kampus juga bisa secara rutin menyosialisasikan tentang bahaya pemikiran radikal dalam harmonisasi kehidupan bangsa,” katanya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyatakan rektor bertanggung jawab terhadap mahasiswanya, baik di dalam maupun di luar kampus. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Senin, (13/9).
“Di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya, hati-hati. Di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan, tapi di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras, untuk apa?” ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
