Menteri Koordinator( Menko) bidang Pembangunan Manusia serta Kebudayaan( PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa status kedaruratan COVID- 19 di Indonesia segera dicabut bulan ini. Baginya, Presiden Joko Widodo( Jokowi) segera mencabut status kedaruratan kesehatan di Indonesia serta peralihan status pandemi jadi endemi.
” COVID ini kan masih terus ada, namun sudah bakal diputuskan Bapak Presiden nanti bakal lekas dicabut, waktunya tunggu pengumuman dia,” katanya di Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023 mengutip Antara.
Rencana ini juga memunculkan tanya soal akankah vaksinasi berbayar usai pencabutan status kedaruratan. Terkait perihal ini, Dewan Ahli Jalinan Pakar Kesehatan Warga Indonesia( IAKMI), Hermawan Saputra berikan asumsi. Baginya, vaksinasi COVID- 19 sepatutnya tidak perlu berbayar walaupun status kedaruratannya dicabut.
“ Tidak( berbayar), malah harusnya vaksinasi itu tidak butuh berbayar. Hemat saya, hingga kapanpun, vaksin COVID- 19 ini tidak butuh berbayar sebab ini kewajiban negara, terlebih lewat Indovac serta Inavac,” kata Hermawan, Rabu( 14/ 6/ 2023).
Hermawan lalu menyinggung soal laju vaksinasi di Indonesia yang terbilang lelet walaupun diberikan secara cuma- cuma.
“ Jangankan berbayar, gratis saja orang enggak ingin vaksin. Cek saja laju vaksinasi yang lumayan rendah, terlebih jika berbayar,” lanjutnya.
Hermawan meningkatkan, vaksinasi penyakit meluas itu bukan sekedar kebutuhan individu, melainkan kebutuhan bangsa serta negara buat proteksi masyarakat. Jadi, sepatutnya tidak berbayar serta sepatutnya dapat dipastikan oleh pemerintah.
Permasalahan Aktif Masih Besar serta Vaksinasi Rendah
Hermawan juga berkata, dalam mengambil keputusan ini pemerintah nyatanya melihat situasi global serta situasi nasional.
“ Jika dari situasi global, kelihatannya sebab World Health Organization telah mencabut Public Health Emergency of International Concern( PHEIC), pemerintah kita pula rasanya memiliki alasan buat mengevaluasi.”
Tetapi, ada sebagian catatan yang butuh dicermati pemerintah kala memutuskan buat mencabut status darurat COVID- 19, lanjut Hermawan. Ialah soal permasalahan aktif serta laju capaian vaksinasi.
“ Tetapi memanglah catatannya, kita ini kasus aktif masih lebih dari 10 ribu loh. Setelah itu, kita pula masih memiliki problem di laju vaksinasi, paling utama booster, kita itu rendah.”
“ Berita baiknya, sesungguhnya bersumber pada sero survei Kementerian Kesehatan( Kemenkes) nyaris seluruh orang Indonesia itu telah mempunyai antibodi terhadap COVID. Maksudnya, COVID memanglah penularannya jalan terus, namun resiko rendah paling utama fatality meski kematian itu masih terdapat tiap hari,” ucap Hermawan.
Kompensasi Bila Status Kedaruratan Dicabut
Bila pemerintah mau mencabut status kedaruratan COVID- 19 secara total, lanjut Hermawan, hingga pemerintah wajib memiliki kompensasi berbentuk penguatan beberapa perihal.
“ Pertama, terus mengampanyekan ataupun mengimbau orang- orang yang tidak lagi sehat, tidak lagi fit, yang memiliki kendala kesehatan, yang memiliki komorbid, ataupun yang tidak divaksinasi sebab bermacam alasan itu senantiasa gunakan masker.
“ Masker itu harus, yang dibolehkan buka masker merupakan yang sehat. Selanjutnya merupakan sikap bersih serta sehat, jadi orang jika telah terbiasa mencuci tangan selama pandemi, nah itu senantiasa wajib dikampanyekan,” tambahnya.
Jaga serta Tingkatkan Laju Vaksinasi
Berikutnya, perihal yang tidak dapat ditawar kala status kedaruratan dicabut merupakan laju vaksinasi.
“ Vaksinasi dalam negara dengan sumber vaksin IndoVac ataupun InaVac diharapkan dapat mengestimasi kedaruratan, akan tetapi lajunya rendah. Ini wajib dilindungi serta ditingkatkan,” jelas Hermawan.
Perihal lain yang tidak kalah berarti merupakan keahlian dalam mengestimasi pandemi di masa depan. Paling utama terkait ancaman wabah sejenis.
“ Berarti teknologi kita buat deteksi, skrining, serta penyiapan kapasitas layanan kesehatan yang responsif terhadap wabah, nah itu yang wajib dipantau serta dikuatkan. Nah, hal- hal ini yang wajib betul- betul dilihat selaku kompensasi dari pencabutan tadi,” ucap Hermawan.
Disarikan oleh JMKP
