Partai Golkar mengeluarkan dua surat penugasan kepada mantan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur di dua provinsi, yaitu di Jakarta dan Jawa Barat. Golkar menyatakan dua surat penugasan untuk berlaga dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta atau Jabar tersebut atas kesediaan Emil sendiri.
“Waktu itu mungkin menyatakan bersedia karena berasumsi Pak Anies Baswedan tidak maju lagi karena sudah jadi calon presiden,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juni 2024.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang paling diuntungkan jika Ridwan Kamil atau RK maju di Pilgub Jakarta.
“Sangat dipahami bahwa yang mendorong RK bukan dari Golkar, tetapi eksternal Golkar, partai koalisi KIM, dan yang paling kencang di level ketua umum adalah Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN),” kata Ahmad saat dihubungi di Jakarta, Ahad, 23 Juni 2024 seperti dikutip Antara.
KIM adalah koalisi parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Parpol itu adalah Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, serta empat partai non-parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Garuda.
Menurut dia, saat ini Golkar masih berhitung apakah mengusung RK di Pilgub Jakarta atau tetap sebagai petahana di Pilgub Jabar. Alasannya, jika RK meninggalkan Jabar, maka akan meninggalkan kevakuman basis kekuatan politik, yang sudah terkonsolidasi dengan baik.
“Itu terbukti dengan kenaikan suara pada pemilihan legislatif 2024,” ujar Ahmad.
Pada saat bersamaan, kata dia, RK juga berpotensi naik kelas dengan dukungan KIM dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. KIM sangat berkepentingan untuk bisa mencari kekuatan tanding yang sepadan dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.
“Kalau RK bergeser, maka basis di Jabar akan tercerai-berai dan menjadi keroyokan aktor politik yang lain,” katanya.
Jika Ridwan Kamil ke Jakarta, PAN Diuntungkan di Jabar
Menurut dia, PAN salah satu partai yang memperoleh keuntungan dari kepindahan RK ke Pilgub Jakarta. PAN mempunyai kartu bernama Bima Arya, yang sudah dua kali menjadi Wali Kota Bogor dan butuh ruang kontestasi yang lebih besar.
“Opsi yang paling memungkinkan adalah masuk kontestasi di Jawa Barat,” tutur Ahmad.
Adapun partai lain juga diuntungkan di Pilgub Jabar jika RK maju di Pilgub Jakarta seperti Gerindra dengan kandidat Dedi Mulyadi, yang juga mantan politikus Golkar.
Sebelumnya, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan nama Ridwan Kamil berada di urutan pertama Top of Mind responden saat dilakukan simulasi nama terbuka siapa yang bakal dipilih jika Pilgub Jabar digelar saat survei berlangsung. RK dipilih 52,2 persen responden SMRC pada survei yang digelar 27 Mei hingga 2 Juni 2024.
Di bawah RK, muncul nama Dedi Mulyadi yang didukung 28,9 persen responden. Disusul nama Deddy Mizwar dengan 3,8 persen, dan Dede Yusuf Macan Effendi 1,9 persen. Nama lain sebanyak 27 muncul sebagai pilihan responden tetapi hanya di bawah 1,9 persen.
Golkar Rugi Kalau Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta
Sementara itu, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai Golkar akan rugi jika mengusung Ridwan Kamil atau RK di Pilgub Jakarta 2024. “Kerugian lebih besar di Golkar, kalau RK ke Jakarta,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.
Dia menyebutkan, sebagai mantan Gubernur Jabar, RK telah memiliki rekam jejak, popularitas, dan elektoral yang baik di Jabar, sehingga lebih menguntungkan Golkar jika mencalonkan RK periode kedua di Pilkada Jabar.
“Kalau di Jakarta, memang RK berat untuk bersaing dengan Anies Baswedan, dan tidak menguntungkan buat Golkar,” katanya.
Ubed menjelaskan, berdasarkan riset yang pernah dia lakukan, 30 persen pemilih di Jakarta adalah pemilih rasional, 30 persen pemilih loyal, dan sisanya pemilih pragmatis.
“Anies Baswedan menguasai pemilih rasional dan loyal atau sekitar 60 persen secara peta sosiologis politik. Kalau secara politik, ‘bunuh diri’ RK kalau memaksakan maju di Pilkada Jakarta,” ujar dia menegaskan.
Dia menyarankan Golkar mempertimbangkan strategi dengan matang apakah mengusung RK di Pilgub Jakarta atau tetap di Jabar. Golkar, ujar dia, seharusnya tetap membuka pintu untuk komunikasi intensif dengan partai politik lain. Sumber
Disarikan Oleh: IN
