Salah satu agen properti menceritakan pengalaman nya yang gagal menjual 2 unit rumah kategori menengah atas di daerah Bekasi lantaran pada sore hari saat calon pembeli meninjau lokasi rumah yang hendak dibelinya, tercium sengatan bau kurang sedap yang ternyata berasal dari tempat pembuangan sampah yang ada di Bekasi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengakui kesulitan mengatasi permasalah sampah didaerah Bekasi. Salah satu penyebab utama nya adalah kurangnya armada truk pengangku sampah, kata Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, kabupaten Bekasi – Dodi Agus Supriyanto.
Dengan luas kota Bekasi, idealnya pemerintah daerah memiliki 320 armada truk pengangkut sampah, sementara saat ini bekasi hanya memiliki 111 truk sampah dengan jumlah petugas kebersihan sebanyak 1.112 orang. Dengan 111 armada, pihaknya hanya mampu mengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng sebanyak 850 ton sampah. Padahal total ada 2.400 ton sampah yang dihasilkan warga Kabupaten Bekasi dalam sehari.
Bekasi memiliki 170 unit bank sampah yang berusaha mengelola samopah yang tidak terangkut. Sementara masyarakat juga masih memiliki kebiasaan membuang sampah ke kali atau ke TPS liar. Dari 111 total truk sampah yang di miliki, dibagi tiga kecamatan hingga tiap kecamatan hanya memiliki 6 – 7 unit, sementara satu kecamatan memiliki 10 sampai 12 desa. Keluh Dodi lagi.
Selain keterbatasan armada truk pengangkut sampah, masalah jumlah petugas kebersihan juga menambah deret permasalah di wilayah berpenduduk 3,9 juta itu. Tidak berhenti di dua penyebab tersebut namun daya tampung TPA Burangkeng juga menjadi masalah. Sudah melebihi kapasitas tampung. “Kami hanya bisa menangani titik – titik sesuai kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah”. Ujar Dodi.
Dodi mengaku tahun ini pihaknya mendapat porsi anggaran sebesar 40 miliar namun belum bisa untuk belanja unit armada pengangkut sampah. “Anggaran itu di alokasikan untuk BBM alat berat, BBM truk sampah dan pemeliharaan kendaraan juga membayar gaji 1.112 petugas kebersihan.
Seharusnya ini bukan hanya menjadi permasalah pihak pemerintah daerah, namun peran pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan hidup juga diharapkan membantu. Mengedukasi masyarakat untuk peduli dengan sampah juga tidak kalah penting sebagai solusi untuk permasalahan sampai di tanah air.
Penulis : Aris Waruwu – Mahasiswa STISIP Widuri
