KPK melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam mendorong Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) kendaraan bermotor. Hal itu juga mendukung pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jakarta.
Koordinasi ini dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) Pencegahan Korupsi pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang juga dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Rakor dilakukan di Ruang Rapat Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (21/10/2021).
“Dari 8 area intervensi yang kami dorong dalam program pencegahan pemda, yang kita lakukan hari ini terkait optimalisasi pajak daerah. Untuk itu, Kami ingin mempelajari apa yang menjadi kewenangan dari Bapenda dan Ditlantas Polda serta inovasi yang telah dibuat,” kata Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah II KPK Dwi Aprillia Linda Astuti, Jumat (22/10).
Rakor ini dihadiri langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati dan jajaran, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo dan jajaran, Tim TGUPP Provinsi DKI Jakarta Komjen (Purn) Oegroseno serta tim serta perwakilan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
Lusiana Herawati menyampaikan dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak, Pemprov DKI selalu bersinergi dengan Ditlantas Polda dan Jasa Raharja. Pihaknya juga turut mengikuti kebijakan Polri mengingat pemungutan pajak ini bukan otonomi full pemda.
“Semoga pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat meningkat mengingat PKB urutan ke-2 berdasarkan jumlah setelah Pajak Bumi Bangunan (PBB),” ujar Lusi.
Lusi melaporkan capaian penerimaan PKB Provinsi DKI Jakarta sejak 2017 rata-rata Rp 8 triliun per tahun. Sementara, untuk tahun 2021 sampai dengan 20 Oktober, tercatat sudah mencapai Rp 6,8 triliun atau 75 persen dari target Rp 9,1 triliun.
Sedangkan untuk BBNKB, Lusi melaporkan capaian penerimaan Provinsi DKI Jakarta sejak 2017 rata-rata mencapai Rp 5 Triliun per tahun. Untuk tahun 2021 sampai dengan 20 Oktober, penerimaan sudah Rp 3,7 triliun atau 76 persen dari target Rp 4,9 triliun.
Lebih lanjut, Lusi mengatakan pihaknya sudah melayani pembayaran PKB dan BBKNB secara online guna peningkatan pelayanan masyarakat untuk membayar pajak daerah. Pembayaran itu dilakukan melalui bank yang telah bekerja sama dengan Bapenda DKI Jakarta.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menambahkan alasan mengapa Polri terlibat dalam pembayaran pajak. Katanya, di balik pajak, terdapat aspek sekuriti dan kepastian hukum terkait
kepemilikan kendaraan bermotor dan kendaraan itu dapat digunakan sebagai alat kejahatan, maka di situlah Polri perlu terlibat.
Kemudian untuk mencegah praktek pungli di Samsat, Sambodo menyebut kepolisian telah melakukan sejumlah upaya. Di antaranya penempatan provost di Samsat, penempatan CCTV di area-area yang rawan pungli dan menempatkan kotak pengaduan di sejumlah Samsat.
Masih di kesempatan yang sama, Oegroseno menyampaikan pentingnya pemanfaatan data “Satu untuk Semua”. Dia mencontohkan sistem luar negeri yang database-nya sudah terintegrasi dalam satu.
“Kalau di luar negeri, database semua sudah terintegrasi walaupun kendaraan sudah berkali-kali berpindah tangan sehingga mempermudah penanganan perkara. Ini yang saya maksud, bagaimana database kendaraan di Indonesia dapat dimanfaatkan dan digunakan secara efektif dan efisien,” ujar Oegrosen
Sebagai wujud rekomendasi, KPK menyarankan beberapa hal dalam pencegahan korupsi. Pertama, Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang belum melunasi pajak. Kedua, pembayaran pajak selain menggunakan media perbankan juga dapat menggunakan metode pembayaran lain seperti melalui e-commerce dan mini market, sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.
Ketiga, sosialisasi Samsat Digital Nasional (Signal Polri) kepada masyarakat secara intensif. Dan Keempat, selain hotline untuk sarana pengaduan masyarakat yang transparan, KPK merekomendasikan untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa terdapat penempatan provost agar masyarakat mau melapor jika terdapat permasalahan dalam pelayanan di Samsat.
Disarikan oleh P.
