Ada sebilah kegalauan yang diembuskan Anthony Giddens, “dunia yang kita diami adalah ‘dunia tunggang langgang’ (runaway world) yang diibaratkan truk raksasa: memuat banyak hal, berjalan zig zag, berputar-putar di situ-situ saja, entah ke mana.” Sebagai pemikir “Jalan Ketiga” Giddens menilai: akhir-akhir ini, dunia tengah terjerumus ke dalam pusaran aneka kekerasan. Itu sebab, perasaan kita kini terkepung dalam “lingkar setan di antara geram dan tersengat.”
Dalam Cultural Studies, sedikitnya dikenal dua teori untuk menata dunia. Pertama, “Teori Struktur” yang mengidolakan struktur, tapi mengabaikan aspek primordial-diri dan menghancurkan kebebasan individu. Kedua, “Teori Peran”, yang mengandaikan kiprah individu, tapi menampik kebaikan publik dan kebaikan sosial (social virtue).
Dalam perjalanannya, aplikasi kedua teori tersebut melahirkan tiga dentuman. Pertama, “globalisasi” sebagai arus utama yang digerakkan oleh kekuatan inovasi besar: komunikasi, transportasi, dan internet. Kedua, “detradisionalisasi” sebuah kondisi di mana tradisi tidak lagi dijadikan sebagai acuan manusia-manusia etnik lalu berpaling dari tradisi kehidupan bersama. Ketiga, “refleksi sosial” dimana manusia-manusia etnik memilih jalan sendiri dan mengambil keputusan sendiri-sendiri secara individu.
Apa yang digelisahkan Giddens, memiliki pijakan empiriknya di Indonesia. Belakangan ini, bangsa kita tengah dilanda cultural bleeding, konflik pendarahan akut di antara perjumpaan budaya-budaya etnik. Sebagai contoh: kampus (Unhas, UNM, UIN, UMI, dan Unismuh) yang sejauh ini diyakini sebagai pusat transformasi nilai utama, justru menjadi “wadah persemaian” kekerasan berdarah yang dipicu atas nama “etnik”. Di sana, dengan entengnya nyawa manusia melayang. Di tingkat nasional, peristiwa “Sampit Berdarah” dan “pengusiran” orang-orang Bugis Makassar di Bumi Tarakan beberapa saat silam—sekedar menunjuk beberapa di antaranya—kian meneguhkan keberadaan cultural bledding. Kini, dalam formula negatif, kelompok etnik amat mudah membentuk laskar-laskar. Jika ini dibiarkan, negeri ini kelak akan menjadi “bangsa laskar.” Sementara, fenomena venalitas, yakni bermainnya politik uang dalam kekuasaan akibat “Jakartanisasi” tidak saja mengguncang situasi tunggang langgang budaya etnik tapi juga kian memperkeruh wajah buram kebangsaan kita. Di sini, Jakarta menjadi kiblat pasar dan memosisikan dirinya sebagai “pusat kesadaran baru” yang cenderung menyeragamkan sembari menampik aspek unik primordialisme dan bangunan keanekaan bangsanya.
Situasi ini mengandaikan “kehadiran” negara, setidaknya untuk membuka ruang yang sejauh ini tertutup rapat:“negotiated power” yakni kekuasaan yang bisa dinegosiasi untuk meniadakan ketidakadilan atas etnik. Di samping itu, negara juga patut mengembangkan “percakapan demokrasi” bahwa demokrasi bukan milik parlemen dan politisi semata, bukan juga milik oligarki dan kaum ‘bos’, tapi milik setiap warga negara. Harapan? Mungkin. Bukankah harapan, bermula pada sikap yang tak mengeluh pada batas?
By Mahasiswa Stisip Widuri
