Pemerintah membatalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di semua wilayah, dan epidemiolog Indonesia untuk Griffith University Dicky Budiman menyetujui hal ini.
Menurut Dicky, pembatasan mobilitas atau pergerakan masyarakat di Indonesia masih harus dilakukan, tetapi tidak perlu disamaratakan menjadi level 3.
“Memang saya tidak setuju dengan adanya PPKM level 3 diterapkan, bukan berarti tidak boleh ada pembatasan, tapi leveling-nya sesuai aja dengan indikator di wilayahnya (masing-masing)” kata Dicky.
Namun, ia pun menegaskan, hal ini perlu dilakukan supaya indikator level pembatasan atau PPKM ini bisa dilakukan dengan konsisten dan tegas. Selain itu, adanya PPKM yang disesuaikan dengan level daerah masing-masing itu dapat dijadikan kontrol ketat.
“Ini kan juga bisa menjadi insentif untuk daerah itu, bahwa oh berarti dia (daerah itu) tidak mencapai level itu (level 3), jadi dia (masyarakat daerah itu) boleh menikmati kebebasan dengan kontrol ketat itu maksud saya,” jelasnya.
Mengenai momentum libur Natal dan tahun baru, tentu harus ada penguatan yang lebih, tetapi bukan berarti harus level PPKM-nya yang ditingkatkan, melainkan cukup ditingkatkan pengetatan atas mobilitas masyarakat selama libur Nataru tersebut yang harus dikuatkan lagi.
Misalnya, larangan tidak boleh berkerumun apa pun kegiatannya atau alasannya tidak boleh dilakukan selama periode libur Nataru ini, dan lain sebagainya yang harus disesuaikan dengan karakteristik, angka kasus, kategori level, kesiapan, dan mekanisme penanganan Covid-19.
Dicky menegaskan, penerapan PPKM tanpa menyamaratakan level ini harus jadi kebijakan yang solid karena nanti momentum libur panjang seperti Nataru ini masih ada banyak ke depannya.
Dengan penerapan level PPKM sesuai dengan tingkat keamanan penularan ataupun angka kasus yang terjadi di daerah tersebut, diharapkan masyarakat bisa sadar dan ingat untuk ke depannya, pada saat ada momentum libur panjang, mereka bisa membatasi diri sendiri sebelum Covid-19 benar-benar tereliminasi ataupun sudah berubah statusnya menjadi endemi.
“Di sisi lain, (level 3 serentak akan membuat) masyarakat dan pemerintah setempat juga tidak terdemotivasi kalau semua (level) disamaratakan. Bisa saja mereka berpikir, lalu apa dong bedanya saya dengan wilayah lain,” ujarnya.
Dicky berkata, pembatalan PPKM level 3 serentak ini memang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan, optimisme, motivasi, dan insentif, serta harapan untuk segera mengakhirkan pandemi Covid-19 ini dengan bertindak sesuai arahan dan anjuran para ahli.
Namun, ada catatan penting yang ditegaskan Dicky dalam perkara pembatalan PPKM level 3 serentak di Indonesia menjelang Nataru ini yaitu tetap harus ditingkatkan literasi dan pemahaman yang benar mengenai tidak boleh ada pengabaian meski level di daerahnya di bawah 3.
“Ingat, jangan sampai kita meremehkan, kita mengabaikan dan bilang ini kita sudah aman. Nah, itu bahaya ya, karena belum tentu (aman), karena sejatinya kita (Indonesia) juga belum memadai, surveilance genomiknya juga lemah, jadi jangan sampai pesannya enggak kesampaian ya, pesannya jadi abai (padahal harus tetap pembatasan terkontrol),” tegasnya.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, meskipun PPKM level 3 dibatalkan, harus ada pembatasan mobilitas masyarakat selama Nataru. “Artinya, tetap akan ada pembatasan-pembatsan mobilitas kita di akhri Natal dan tahun baru,” kata Nadia dalam diskusi secara virtual. Nadia menekankan, meski laju penularan Covid-19 berada di titik yang rendah, varian Delta masih mendominasi dan sudah memiliki 23 jenis turunan. “Yang pasti kita harus berhati-hati terhadap varian baru, termasuk Omicron,” ujarnya. Disarikan oleh MSLP
