Faktual.id- Gelombang protes warga Perumnas 1 Kranji melalui pemasangan spanduk penolakan wilayah mereka dijadikan tampungan air banjir menjadi sorotan baru terhadap tata kelola perencanaan kota di Kota Bekasi. Warga menilai persoalan banjir yang terus berulang menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perencanaan dan pengendalian tata air perkotaan.
Ketua RW 04 Perumnas 1, Hendi, mengatakan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap berbagai program penanganan banjir yang selama ini dijalankan karena hasilnya belum dirasakan secara nyata oleh warga.
“Setiap tahun persoalannya berulang. Yang menjadi pertanyaan warga, apakah sistem perencanaan dan pengendalian banjir yang selama ini diterapkan sudah berjalan sebagaimana mestinya?” kata Hendi.
Menurutnya, warga tidak hanya membutuhkan solusi jangka pendek, tetapi juga penjelasan mengenai arah kebijakan pembangunan kota yang dinilai belum mampu mengantisipasi persoalan banjir secara menyeluruh.
Perwakilan RW 05, Asep, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap perencanaan drainase, pengelolaan daerah resapan air, hingga pengendalian pembangunan yang berdampak pada meningkatnya limpasan air saat musim hujan.
“Kalau banjir terus berulang di lokasi yang sama, tentu publik berhak bertanya apakah ada yang perlu dievaluasi dari sistem perencanaannya,” ujar Asep.
Munculnya protes warga ini sekaligus menjadi kritik terhadap tata kelola perkotaan di bawah Pemerintah Kota Bekasi. Di tengah pesatnya pembangunan kawasan permukiman dan komersial, warga mempertanyakan apakah kapasitas infrastruktur pengendalian banjir berkembang sebanding dengan laju pembangunan kota.
Pengamat tata kota menilai banjir perkotaan umumnya tidak hanya disebabkan faktor curah hujan, tetapi juga erat kaitannya dengan kualitas perencanaan ruang, sistem drainase, pengendalian alih fungsi lahan, serta konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan teknis.
Bagi warga Perumnas 1, persoalan ini bukan lagi sekadar banjir musiman. Mereka menilai kondisi yang terus berulang menjadi indikator bahwa masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam tata kelola perencanaan kota yang perlu segera dibenahi.
“Pemerintah harus menjawab keresahan warga dengan data, kajian, dan solusi nyata. Karena jika banjir terus terjadi dari tahun ke tahun, publik tentu akan mempertanyakan efektivitas perencanaan kota yang selama ini dijalankan,” tutup Hendi.
